Jakarta, CNBC Indonesia - Trio profesional muda yang ditempatkan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Menteri BUMN Erick Thohir, dua Wakil Menteri Kartika Wirjoatmojo, dan Budi Gunadi Sadikin dinilai menjadi pilihan tepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membenahi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan BUMN di Tanah Air demi pertumbuhan ekonomi.
Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database Indonesia, mengungkapkan untuk persoalan korporasi masih terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) yang menjadi sorotan.
Pertama, di BUMN banyak sekali dirut dan komisaris yang diutus dari partai politik (parpol) dan beberapa kelompok bisnis dengan berbagai kepentingan, sehingga membutuhkan seorang pemimpin yang berani agar tidak tersandera ego sektoral.
 Foto: Kartika Tinggalkan Bank Mandiri (CNBC Indonesia TV) |
"Erick juga seorang leader. Erick adalah menteri muda dari kalangan profesional dan memiliki segudang pengalaman dan cerita sukses mengolah korporasi. Erick harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di jaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (28/10/2019).
Adapun Budi, kata Ferdi, sangat sukses mengembang tugas di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan setelah itu sukses memimpin PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dengan brand barunya MIND ID.
"Budi bersama mantan Menteri BUMN, Rini Seomarno dan mantan Menteri ESDM, Ignas Jonan, sukses melakukan aksi korporasi terbesar sepanjang sejarah republik dengan mengakuisisi 51% saham perusahaan tambang tembaga dan emas raksasa, PT Freeport Indonesia," kata Ferdi.
Sementara itu, Kartika Wirjoatmojo adalah professional yang sangat diandalkan di bidang keuangan, terutama perbankan. "Tantangan perbankan dan industri keuangan kita ke depan sangat berat. Begitupun bank-bank BUMN, harus mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang sangat menjadi dominan di Indonesia," kata Ferdi menekankan.
PR kedua, Erick, Budi, dan Kartika diharapkan bisa mengurus 142 perusahaan BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara (penyertaan modal negara/PMN), tapi kinerja sejumlah BUMN tersebut banyak yang tak beres.
"Banyak sekali perusahaan BUMN yang tak menghasilkan laba dan sanggup menjalankan Public Service Offering [PSO] sesuai UU BUMN". BUMN yang mencapai 142 perusahaan ini juga tidak bisa diandalkan menggenjot penerimaan negara," tegas Ferdi.
"Dari 142 BUMN, baru 13 BUMN yang mampu memberikan dividen bagi negara dan tahun 2019 hanya sebesar Rp 62 triliun. BUMN seharusnya bisa lebih besar lagi menghasilkan dividen agar bisa menambah penerimaan negara dan bisa mengurangi beban utang," terangnya.
LANJUT HALAMAN 2: BUMN bermasalah dan holding BUMN Perkebunan
(tas/sef)https://ift.tt/31N7Kct
October 28, 2019 at 02:08PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dear Pak Erick, Sudah Dapat 2 Wamen, Ini 4 PR BUMN Kita"
Post a Comment