Top! Sri Mulyani Ungkap Capaian APBN 2019

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta para jajaran pejabat Kementerian Keuangan telah memaparkan realisasi sementara APBN 2019. Ia mengungkap mulai dari pendapatan negara hingga defisit sepanjang tahun lalu.

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun lalu sangat berat karena tekanan dari global. Ini tentunya mempengaruhi penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan.

Tapi dari sisi dalam negeri masih kuat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih bertahan di atas 5% dan juga inflasi yang terjaga aman serta rupiah yang masih bisa terapresiasi.
"Dengan tekanan ini, RI tetap mampu jaga pertumbuhan di atas 5%, ini karena komponen dari domestik demand terutama konsumsi bertahan di atas 5% di 3 kuartal berturut-turut," kata dia di kantornya.

Lebih rinci, pada 2019 ini, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7%.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, PNBP sebesar Rp 405 triliun dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun.

Capaian penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.310,2 triliun tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 1.498,9 triliun atau tumbuh 3%.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi Belanja K/L sebesar Rp 876,4 triliun. Realisasi belanja Non K/L sebesar Rp 622,6 triliun terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 201,8 triliun.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 811,3 triliun, lebih tinggi 7,1% dari realisasi di tahun 2018.

Dengan pendapatan dan belanja negara ini maka ada defisit yang sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp 2,2% dari PDB. Realisasi ini lebih lebar dibandingkan rencana awalnya 1,84% dari PDB. Defisit ini mencapai sebesar Rp 353 triliun atau lebih tinggi dari target awal yang hanya Rp 296 triliun.

Kebijakan pelebaran defisit APBN tahun 2020 tersebut dilakukan secara terukur sebagai bentuk countercyclical dengan mempertahankan stimulus belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa yang tetap tinggi dan efektif, walaupun dihadapkan pada perlambatan penerimaan perpajakan di dalam negeri oleh imbas ekonomi global ke dalam negeri.

Dengan posisi realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2019 tersebut, diperkirakan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 46,4 triliun, yang setelah diaudit BPK. Melalui pengelolaan realisasi APBN tahun 2019 tersebut, Pemerintah dapat menjaga pelaksanaan APBN tahun 2019 tetap sehat dan kredibel untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)