Publik Dukung Trump Lengser dari Presiden AS? Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia- Jumlah penduduk Amerika Serikat yang percaya bahwa Presiden Donald Trump harus dimakzulkan meningkat selama sepekan terakhir. Seiring dengan dimulainya penyelidikan skandal pembicaraan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Skandal Trump dengan pemimpin Ukraina ini terungkap awal pertengahan September lalu. Trump menahan dana bantuan militer untuk Ukraina sebesar US$ 400 juta dan menekan Zelensky menyelidiki Hunter Biden, putra Joe Biden yang akan menjadi pesaing Trump dalam Pemilu Presiden AS 2020.

Dalam jejak pendapat Reuters dari 26-30 September, hasil survei menunjukan 45% warga yakin Trump harus 'dipecat', naik dari survei sebelumnya 37% lain. Sedangkan 41% lain tidak menginginkannya sementara 15% tidak tahu.

Angka warga yang ingin Trump segera lengser juga naik signifikan di antara para pendukung yang terafiliasi dengan partai. Di kalangan Partai Demokrat angkanya mencapai 74%.

Sementara untuk Partai Republik, ada kenaikan 3 poin menjadi 13%. Sedangkan warga yang tidak terafiliasi keduanya sekitar 37%.

"Dalam jejak pendapat, didapati juga bahwa dua dari tiga orang Amerika setuju jika pejabat negara harus dicopot, jika menggunakan jabatannya untuk bekerja sama dengan pemerintah asing untuk menyerang saingan politiknya," tulis Reuters sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Selasa (1/10/2019).

Hal senada juga dilakukan CNN. Bahkan dalam poling khusus yang dilakukan oleh lembaga risetnya, dikalangan kelompok independen dan Republikan, dukungan mengalir untuk pemakzulan Trump. Bahkan sekitar 47% mendukung pencopotan presiden kontroversial itu, naik dari sebelumnya 41%.

Sebelumnya, Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi meyakinkan bahwa opini publik berada di posisi yang sama dengan kongres, terkait penyidikan dalam impeachment yang dilakukan ke Presiden Donald Trump.

"Di publik, gelombang telah berubah total ... setelah melihat pengaduan dan laporan IG (Inspektur Jenderal) dan sikap angkuh pemerintah, orang-orang Amerika mengambil keputusan yang berbeda," kata Pelosi seperti dilansir dari Reuters, Senin (30/09/2019).

Dia menambahkan, penolakannya di masyarakat sudah berevolusi ke desakan mempercepat proses pemakzulan.

"Seorang presiden Amerika Serikat akan menahan bantuan militer yang dibayar oleh pembayar pajak untuk menghancurkan pemimpin negara lain kecuali jika dia memberinya bantuan politik, itu sangat, sangat jelas," kata Pelosi lagi.

Presiden Trump memperingatkan bakal ada kekacauan di pasar saham jika upaya pelengseran dirinya dari kursi presiden tetap dilakukan Parlemen AS. Melalui Twitter pribadinya pekan lalu, @realDonaldTrump, ia menegaskan pasar saham bisa ambruk.

"Jika mereka benar melakukan ini, pasar saham bisa ambruk. Kalian (parlemen) pikir ini adalah keberuntungan mendapatkan kita sebagai Bursa Saham dan Ekonomi terbaik di negara ini. Tentu tidak," tulisnya di Twitter.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)