Serikat Pekerja PLN Tolak Keras Wacana Potong Gaji!

 Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana direksi PT PLN (Persero) yang hendak memotong gaji pegawai untuk menambal kompensasi pelanggan yang terkena dampak listrik padam massal, Minggu (4/8/2019), menuai penolakan.

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) keberatan atas wacana itu. Demikian disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri saat dihubungi detikFinance, Rabu (7/8/2019), seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (8/8/2019).

"Dalam pemberian gaji ada prosedurnya. Jika saya jadi direksi maka tentu sebagai pemimpin perusahaan saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden tersebut," katanya.

Selain itu, menurut Eko, pemotongan gaji juga berpotensi melanggar undang-undang. Ia menyebut beleid yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Meski demikian, dia mengatakan, hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi dari manajemen. Dia bilang, bisa saja pernyataan itu keluar karena direksi sedang panik atas kondisi ini.

"Harapan saya itu tidak terjadi agar persoalan ini kita bisa menuntaskan persoalan blackout-nya, bukan dari mati lampu nambah lagi (masalah) ke dalam tambah luas," kata Eko.

Wacana pemotongan gaji disampaikan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dia menjelaskan, terdapat beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya ialah penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan ini yang bakal dikurangi.

"Di PLN itu kalau kerjanya enggak bagus potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih kalau enggak, enggak. Kaya gini (listrik padam massal) nih kemungkinan kena semua pegawai," paparnya.

(miq/miq)

Let's block ads! (Why?)