Bukan AS-China, Kali Ini Perang Dagang Jepang-Korsel Memanas

Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan dagang antara Korea Selatan (Korsel) dengan Jepang memasuki babak baru. Kali ini, Jepang menghapus Korsel dari daftar white list alias mitra dagang favorit.

Alhasil sejumlah kemudahan yang selama ini didapat, tidak akan lagi dirasakan Seoul. Tindakan Jepang ini menuai kecaman dari pemerintah Korsel.

Korsel menuding Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh. "Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata seorang pejabat keamanan nasional Kim Hyun-chong, seperti dikutip AFP.

Menurutnya Jepang merupakan pemicu awal perselisihan kedua negara, dengan menerapkan pembatasan ekspor Korsel di Juli lalu. Karenanya, wajar Korsel bertindak dan membalas tindakan Jepang.

Kementerian Luar Negeri Korsel pun memanggil duta besar Jepang. Ini terkait penolakan Korea Selatan atas langkah Jepang menghapus negara itu dari daftar putih.

Perdana Menteri Korsel Lee Nak Yon meminta Jepang menahan diri. "Sekali lagi kami mendesak Jepang untuk menahan diri dan dengan tulus menanggapi tawaran kami untuk memulihkan hubungan," katanya.

Akibat ketegangan ini Korsel berencana menginvestasikan US$ 5,7 miliar dana di tahun 2020-2022. Dana ini ditujukan guna menstabilkan rantai pasokan sejumlah sektor ekonomi yang terdampak perang dagang kedua negara.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menegaskan langkah yang diambil Tokyo sudah sangat tepat. Ia bahkan menyalahkan Korsel atas tindakannya mempermasalahkan kerja paksa saat Jepang menjajah Korea di era Perang Dunia II.

"Hubungan antara Jepang dan Korsel berada dalam keadaan yang sangat sulit karena tindakan negatif dan irasional yang berulang dari pihak Korsel," tegasnya sebagaimana dilansir Strait Times.

AS Kecewa

Ketegangan kedua negara ini membuat Amerika Serikat kecewa. Mengingat keduanya merupakan sekutu AS di Asia. Pasalnya Korsel berniat mengakhiri pakta yang memungkinkan berbagi informasi militer dengan Jepang. Hal ini membuat AS khawatir.

Namun, Hyun-chong menegaskan bahwa keputusan Seoul untuk mengakhiri perjanjian pembagian intelijen, yang dikenal sebagai Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA), tidak akan membuat Korea Selatan menjadi lebih dekat dengan AS.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)