Keputusan ini mempertimbangkan peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja hak abdi negara. Pemerintah, pun melihat perlu memberikan tunjangan tersebut.
Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 2/2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diteken pada 18 Januari 2019 lalu.
"Diberikan tunjangan analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap bulan," bunyi Pasal 2 Perpres ini, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (28/1/2019).
Adapun besaran tunjangan analis APBN sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampuran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini, yaitu :
Pemberian tunjangan analis APBN, menurut Perpres ini, dibebankan pada kas keuangan negara.
 Foto: Tunjangan Jabatan Fungsional (setkab.go.id,) |
Sementara itu, pemberian tunjangan Analis APBN bisa saj dihentikan jika pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H, Laoly pada 22 Januari 2019 itu.
Adapun besaran tunjangan tertinggi diberikan kepada analis APBN ahli utama sebesar Rp 1,52 juta. Artinya, selama satu tahun tunjangan yang diterima PNS bisa mencapai Rp 18,2 juta.
 Foto: Infografis/Tunjangan Kinerja/Edward Ricardo |
(dru)
http://bit.ly/2RPBUMh
January 28, 2019 at 05:14PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Berikan Tunjangan Tambahan Bagi PNS Analis APBN"
Post a Comment