Dalam kesempatan itu, Menhub menaruh perhatian pada tiga titik strategis. Dikatakan BKS, tiga titik strategis yang dimaksud adalah Kantor Kemenhub, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meski demikian, dia membantah di lokasi-lokasi tersebut rawan terjadi korupsi.
 Foto: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka Training of Trainer (TOT). (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar) |
"Bukan karena potensi, itu tempat-tempat strategis yang memberikan nilai ekonomis besar pada negara. 60% logistik ada di Priok, 50% pergerakan ada di Soetta, dan di tempat ini (pusat) banyak pelayanan-pelayanan," katanya kepada wartawan.
Dia menambahkan, tren korupsi tidak hanya bisa dicegah melalui kantor saja. Lebih dari itu, dia ingin antisipasi dilakukan dari lingkungan terdekat.
"Ibu-ibu sebagai pendamping bapak-bapak, bisa berperan aktif. Satu sisi istri dekat dengan suami bisa menasehati dan mendorong dengan gaya hidup dan bicara," ungkapnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, menjelaskan bahwa TOT ini merupakan bentuk sosialisasi tentang perlakuan koruptif. Dia ingin mencegah korupsi mulai dari rumah, bahkan dari diri sendiri.
"Para pekerja perempuan harus berani katakan tidak korupsi di lingkungannya. Dia harus berani mengatakan kalau saya sudah waktunya naik jabatan ya naik, naik pangkat ya naik, tanpa memberikan sesuatu kepada atasannya," kata Basaria.
"Bagaimana mereka dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak memberikan atau tidak meminta dan menerima sesuatu untuk pelayanan dalam bentuk apapun," lanjutnya.
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
Korupsi di Kementerian Perhubungan bukan sesuatu yang baru. Sejumlah peristiwa pernah terjadi dalam kurun waktu 2015-2017.
Pada 2015, eks dirjen perhubungan laut Bobby Mamahit terlibat kasus korupsi proyek pembangunan balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran (BP2IP) di Sorong, Papua. Bobby terbukti secara bersama-sama merugikan negara sebesar Rp 40,19 miliar.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor lantas menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Bobby juga dikenai pidana tambahan sebesar Rp 180 juta.
Setahun kemudian, tepatnya Oktober 2016, kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat laporan pun langsung datang ke Kemenhub. Dalam perjalanan, sebanyak tiga PNS Kemenhub ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Ia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Tonny lantas divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
http://bit.ly/2CBEOcU
January 21, 2019 at 06:42PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cegah Korupsi, Menhub 'Pelototi' Kantornya, Priok, dan Soetta"
Post a Comment