Ini Bocoran DIM RUU Migas dari ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia- Revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas akhirnya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Setelah delapan tahun mangkrak sejak pertama diwacanakan direvisi, kali ini rancangan undang-undang yang dirancang oleh DPR ini tengah dibahas oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait RUU migas yang nantinya akan dibahas dengan DPR.

Djoko menuturkan, pada intinya konsep pemerintah ingin kepemilikan negara jadi lebih kuat karena dapat mengontrol aset-aset migas di Indonesia. Sebab, dalam usulan DIM RUU migas dari pemerintah, SKK Migas diperbolehkan memiliki hak partisipasi (participation interest) atas aset-aset hulu migas di Indonesia.

"Kalau dari pemerintah, SKK Migas dan BPH Migas itu masih berdiri sendiri-sendiri seperti sekarang, tapi dia bertambah fungsi jadi bisa managing fund, nah SKK Migas itu jadi bisa mendapatkan PI," ujar Djoko kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dana yang didapat bisa didapatkan sekian persen dari bonus tanda tangan, penerimaan, atau dana Abandonment and Site Restoration (ASR).

"Seperti dana ASR kan bisa tuh dikumpulin. SKK Migas kan sekarang mengelola dana ASR, BPH Migas juga sekarang kelola dana dari iuran, ada kan fund-nya? Nah nanti kalau ada UU-nya kan mereka jadi bisa mengelola, misalnya dari dana itu mau bangun SPBU, tangki, bisa juga kan?" tutur Djoko.

Adapun, detil dari hal-hal tersebut adalah permasalahan yang harus dibahas dengan DPR dan dicarikan pemecahannya. Misalnya, bagaimana teknis dan konsep penamaannya nanti.

"Kalau dari MK kan diamanatkannya jadi BUMN, nah ini BUMN didefinisikan nanti di dalam DIM, yang harus kami bahas. Ini termasuk dalam DIM yang harus dibahas, jadi belum ada keputusannya," pungkas Djoko. (gus)

Let's block ads! (Why?)