Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu angkat bicara menilai sikap JK.
"Pak JK kembali ke aslinya, lebih memikirkan keselamatan negara jangka panjang dari pada sekadar kekuasaan. Dan itu apa yang dikatakan, saya sudah lama katakan bahwa itu akan terjadi," katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
 Foto: Mantan Sesmen BUMN Said Didu dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (23/1/2019). (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar) |
Senada dengan JK, Said Didu mempertanyakan urgensi pembangunan proyek LRT Palembang dan rel kereta di Sulawesi.
"Lihat kereta Palembang itu. Orang-orang desa di sana gak butuh kereta, masa disuruh naik dengan ketersediaan itu? Di Makassar juga saya lihat itu masyarakat gak butuh," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said Didu mengingat, proyek infrastruktur akan berbahaya jika dijadikan pencitraan. Mengutip JK, Said Didu bilang infrastruktur bisa jadi beban ke depan dan terancam mangkrak.
"Itu kan beliau yang memproduksi kata mangkrak. Maka lihatlah nanti akan banyak sekali yang mangkrak," tuturnya.
Mantan komisaris PT Bukit Asam itu lantas menjelaskan panjang lebar terkait LRT Jabodebek yang dinilai mahal. Menurutnya, kemahalan suatu infrastruktur komersil bisa dilihat dari dua variabel, yakni pertama mahal di sisi investasi, kedua mahal dengan menghitung kemampuan daya beli.
"Yang selalu dikatakan Luhut Pandjaitan itu adalah membandingkan investasi luar negeri dengan Indonesia. Bisa dibandingkan tapi di luar negeri kan daya beli masyarakat tinggi jadi harga tiket mahal pun gak masalah," tandasnya.
Dia memberi contoh konkret, tiket LRT di Indonesia diperkirakan Rp 40 ribu-Rp 50 ribu. Harga tersebut, lanjutnya, di luar negeri bisa diterapkan karena daya beli tinggi. Namun, untuk ukuran Indonesia ongkos itu tergolong mahal.
 Foto: Infografis/Jumlah Utang Pemerintah Pusat/Arie PratamaInfografis: Perbandingan Biaya LRT di Dunia |
"Rp 45 ribu kan US$ 3. Di kita ada gak yang mau naik kalau Rp 40 ribu. Nggak ada kan. Nah sama dengan kereta api bandara. Bagi luar negeri tuh murah sekali. Coba Rp 80 ribu tuh berarti US$ 5, murah kan, tapi di Indonesia kan mahal itu," katanya.
Selama ini, masih kata Said Didu, variabel tersebut dilupakan pemerintah.
"Diabaikan karena yang penting proyeknya jalan, selesai, dan diresmikan. Jadi saya katakan, siapapun pemerintahan yang akan datang, akan menghadapi persoalan adalah bagaimana infrastruktur itu menjadi tidak mangkrak, karena tidak layak," pungkasnya.
(miq/miq)
http://bit.ly/2R895p0
January 23, 2019 at 11:17PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "JK, Said Didu, dan Infrastruktur Jokowi yang Bisa Mangkrak"
Post a Comment