Prabowo Teriak BUMN Bangkrut, Istana Akhirnya Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia- Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membeberkan satu per satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terancam bangkrut.

Misalnya, seperti Garuda Indonesia, Pertamina, sampai dengan PLN. Hal ini diklaim karena pengelolaan perusahaan pelat merah yang salah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Istana Negara pun buka suara mengenai kritikan pedas pasangan Sandiaga Salahuddin Uno itu. Menurutnya, tidak benar jika pemerintahan Jokowi justru membuat BUMN bangkrut.

"Pemerintah justru sangat fokus dalam mengelola BUMN sehingga peranannya pun semakin meningkat bagi perekonomian," kata Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika Selasa (15/1/2019).

"Peranan BUMN dapat terlihat dari beberapa hal, seperti penyerapan tenaga kerja dan dividen. Lebih dari itu, peranan BUMN diarahkan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Sepanjang 2018, sambung dia, kinerja BUMN kian positif. Bahkan, Erani mengatakan, aset BUMN melonjak dari Rp 4,57 triliun menjadi Rp 7,81 triliun pada 2018.

Sementara itu, laba BUMN melonjak dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun di 2018. Adapun Pajak dan deviden BUMN naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Erani menjelaskan, secara umum kinerja keuangan Garuda Indonesia pun menunjukan perbaikan. Sepanjang Januari - September 2018, pendapatan usaha naik 3,5% year on year (yoy) menjadi US$ 3,21 miliar.

"Tekanan terhadap keuangan Garuda Indonesia terutama karena selisih nilai tukar mencapai US$ 52,32 juta, naik dari US$16,03 juta pada periode Januari-September 2017," kata Erani.

Sementara itu, kondisi PLN menurut data sepanjang Januari - Juni 2018 mencatatkan pendapatan usaha naik 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun.

"Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp11,57 triliun," jelas Erani.

Tak hanya itu, Erani menegaskan bahwa peranan BUMN semakin meningkat. Pertamina misalnya, telah menjamin tercapainya bahan bakar minyak satu harga di seluruh Indonesia.

"Selain itu, pada 2018 Pertamina telah mengambil alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikelola oleh asing," katanya.

Adapun untuk PLN, mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 98,3 persen sampai akhir 2018.

"Jadi, hajat publik yang menjadi mandat konstitusi dikerjakan dengan baik oleh BUMN. Perlu dipahami, mandat utama BUMN adalah pelayanan publik, bukan semata mendorong laba," tegas Erani.

(gus)

Let's block ads! (Why?)