Likuiditas Bank Kian Ketat 2020, Ini Ramalan LPS

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan dalam negeri yang diprediksi bisa mencapai 98,1% pada 2020. Bahkan, LDR tahun ini diperkirakan bisa menyentuh 96,1%. Artinya, likuiditas perbankan kian ketat dari tahun ke tahun.

Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS Dody Arifianto menjelaskan pengetatan likuiditas ini disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kredit yang kian menanjak.

"Likuiditas diperkirakan mengetat beberapa tahun ke depan disebabkan pertumbuhan kredit yang melebihi pertumbuhan DPK Pada tahun 2019," kata Dody kepada CNBC Indonesia, Senin (28/1/2019).

Berdasarkan data LPS, pada 2019 kredit diprediksi tumbuh 12,4%, sementara DPK hanya tumbuh 9,0%. Adapun tahun 2020, kredit diproyeksikan tumbuh 12,5% sedangkan DPK naik 10,3%. Kenaikan tersebut terasa mulai tahun lalu ketika LDR berada di posisi 93,2%. Kredit tumbuh 11,5%, sedangkan DPK tumbuh 7,2%.

Guna melonggarkan likuiditas, pemerintah sudah menyediakan instrumen-instrumen untuk mengurangi tekanan likuiditas.

Instrumen itu misalnya pendalaman pasar uang dengan memfasilitasi perdagangan seperti commercial paper, transaksi sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN). Hal-hal inilah yang bakal menjadi pendorong likuiditas perbankan menjadi longgar.

"Alat ukur likuiditas juga di-expand ke Intermediation Ratio dengan memasukkan obligasi yang diterbitkan oleh bank. Juga saya kira Bank Indonesia [BI] akan melakukan operasi pasar untuk melonggarkan likuiditas," imbuh Dody.

Masih berdasarkan data LPS, net interest margin (NIM) atau marjin bunga bersih perbankan juga diperkirakan masih akan tetap tinggi. Tahun 2017 NIM perbankan berada di level 5,3%.

Dody membeberkan, NIM Indonesia terhitung tinggi karena biaya operasional yang relatif tinggi. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan biaya transmisi dan SDM tinggi.

Selain itu, secara relatif risiko kredit lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. "Investor/pemegang saham tentu minta kompensasi atas risiko ini. Tapi saya lihat dengan persaingan dan moral suasion policy [kebijakan dorongan moral] dari regulator ada tren NIM mulai menurun, meskipun perlahan."

(tas)

Let's block ads! (Why?)