'Defisit Dagang Jebol, Jangan Cuma Salahkan Migas'

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/1/2019) kemarin telah mengumumkan neraca perdagangan, angka kemiskinan, dan gini ratio sepanjang tahun 2018. Angka kemiskinan dan gini ratio memang mengalami penurunan, masing-masing sebesar 9,66% dan 0,384 poin.

Menurut Ekonom M Chatib Basri, untuk angka kemiskinan dan gini ratio, program dan kinerja pemerintah patut mendapat apresiasi.

Tapi sayang, neraca perdagangan sepanjang tahun 2018 mengalami defisit yang cukup parah, sebesar US$ 8,57 miliar. Bahkan, defisit neraca perdagangan tahun 2018, merupakan yang terparah sejak tahun 1975.

"Di tengah berita positif itu ada hal yang perlu menjadi perhatian kita; defisit neraca perdagangan yang paling besar sejak tahun 1975 (data tahun 1945-1975 tidak terdata dengan baik)," demikian cuitan Chatib Basri di akun twitternya, Rabu (16/1/2019).

[Gambas:Twitter]

Dalam tulisannya, Chatib menyoroti berbagai pihak, termasuk Kepala BPS Suhariyanto yang terkesan "menyalahkan" sektor migas, sebagai penyebab utama dari parahnya defisit neraca perdagangan.

Menurut Chatib, sektor non migas juga seharusnya menjadi perhatian, meski di tahun 2018 mengalami surplus sebesar US$ 3,8 miliar. Selama ini, neraca perdagangan masih baik, karena sektor non migas mampu menutup defisit sektor migas.

Akan tetapi di tahun 2018, surplus non migas menurun drastis jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2017. Inilah yang membuat neraca perdagangan mengalami defisit yang parah, karena surplus non migas tak lagi mampu menutup defisit migas. Padahal, kenaikan defisit migas tahun 2018 tidak banyak, hanya US$ 3,9 miliar.

"Sekilas kita melihat migas-lah penyebabnya. Namun saya setuju dengan rekan dan guru saya di FEUI dulu @FaisalBasri, yang juga harus diperhatikan adalah non migas. Mengapa? Surplus non migas tahun 2017 adalah US$ 20.4 milyar, sedangkan tahun 2018 tinggal US$ 3.8 miliar."

[Gambas:Twitter]

Dari analisa Chatib Basri, impor barang modal dan bahan baku yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, impor kedua hal tersebut mencapai 90% dari total keseluruhan impor tahun 2018, dan keduanya merupakan impor barang produktif bukan konsumsi, misalnya; untuk membangun infrastruktur.

Chatib Basri menambahkan, pemerintah seharusnya juga fokus untuk mereformasi ekonomi di sektor riil. Meski pembangunan infrastruktur hasilnya akan baik, namun masih membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk menikmati hal tersebut. Dan yang dibutuhkan Indonesia saat ini ialah meningkatkan produktivitas, agar dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan.

"Ini bisa disebabkan oleh 2 hal: kita banyak sekali mengimpor barang modal dan bahan baku (untuk infrastruktur, dsb) yang belum memberikan hasil (karena butuh waktu), atau memang produktifitas kita rendah? Dan inilah issue terbesar kita: produktifitas."

"Peningkatan produktiftas hanya bisa dilakukan dengan reformasi ekonomi di sektor riil. Tanpa itu kita akan terus terperangkap. Dan yang membahayakan walau dengan impor barang modal dan bahan baku yang tinggi, pertumbuhan nyaris tak bergerak [stuck di 5%]."

(dru)

Let's block ads! (Why?)