Jembatan Selat Sunda "Digoreng" (Lagi), Memang Penting?

 Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali mencuat lagi setelah beberapa tahun tenggelam. Pengusaha di bawah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali wacana pembangunan jembatan tersebut.

Alasan mereka memang cukup relevan dengan kondisi infrastruktur terkini. Rampungnya Jalan Tol Bakauheni-Palembang yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera membuat pasokan arus barang dan orang ke penyeberangan Merak-Bakeuheni diproyeksikan akan meningkat pesat pada masa mendatang. Kondisi itu bila tak diantisipasi sejak dini maka bakal jadi persoalan baru.

 "Mudik tahun ini, ruas tol ini semakin padat. Sebab waktu tempu semakin singkat Jakarta-Palembang. Tapi masalahnya, ke depan di penyeberangan Merak-Bakeuheni," ujar Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa kepada CNBC Indonesia, Senin (10/6/2019).

Andi mengusulkan agar pemerintah menggulirkan kembali wacara membangun JSS. Cara berpikir Andi cukup sederhana, bila ruas tol Bakeuheni-Palembang sukses menggerakan roda perekonomian di Sumatera, maka geliat ekonomi bakal pesat. Sehingga ada risiko arus kendaraan dan barang Jawa-Sumatera akan semakin padat. Ujung-ujungnya akan terjadi antrean panjang pada penyeberangan antara Jawa dan Sumatera.

"Tentu beban dari angkutan penyeberangan akan meningkat tajam," katanya.

Foto: Dermaga eksekutif Pelabuhan Merak (dok PT ASDP Via Detikcom)

Mari kita lihat dari catatan di atas kertas. Statistik Perhubungan 2014 mencatat jumlah penumpang penyeberangan Merak-Bakauheni memang ada tren peningkatan selama 2010-2014. Rata-rata ada kenaikan 2,26 persen per tahun. Sebagai gambaran pada 2010 mencapai 16,5 juta penumpang lalu pada 2012 naik 7,58 persen mencapai 18,92 juta penumpang.

Di luar persoalan statistik, Gapensi selaku kumpulan pengusaha bidang konstruksi termasuk yang bakal diuntungkan bila JSS benar-benar terealisasi.

"Itu pasti, anggota Gapensi yang punya pasir laut, baja, dan lainnya ada multiplier effect. Kalau ada kontraksitor asing, maka bisa gandeng BUMN, dan melibatkan kontraktor lokal juga," katanya.

Andi menegaskan wacana yang digulirkan Gapensi soal JSS terkini tak ada kepentingan untuk "goreng menggoreng" proyek besar.

"Saya pikir memang tak ada jalan lain. Saya tak melihat siapa presidennya," kata Andi.

Argumen Andi memang senapas dengan apa yang pernah dibuat pemerintah terdahulu. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatera.

Namun, pada awal 2016 lalu saat pemerintahan Jokowi menunda proyek JSS, ekonom Faisal Basri secara tegas berpendapat proyek jalan tol Trans-Sumatera sepanjang lebih dari 2.000 km pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek JSS.

Faisal sempat menganggap pemerintah sesat pikir bila menunda atau membatalkan JSS tapi malah membangun jalan tol Trans-Sumatera. Namun, saat itu jalan tol Trans-Sumatera belum terbangun, dan jalan tol Trans Jawa belum tersambung penuh, yang terjadi kini sebaliknya.

Keberadaan JSS jadi keniscayaan di masa mendatang, dengan segala risiko teknis seperti gempa dan letusan gunung api.

Tim Riset CNBC Indonesia

Let's block ads! (Why?)