Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Minim Bicara, Banyak Bekerja

Jakarta, CNBC Indonesia - Tak banyak bicara namun pekerjaan beres. Kira-kira itulah pandangan kami terhadap Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kapanpun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke daerah-daerah guna meninjau maupun meresmikan proyek infrastruktur, sosok Basuki selalu setia menemani sang presiden.

Saking gesitnya Basuki menggenjot pembangunan infrastruktur, dirinya pun rela ketika mengetahui rumahnya sendiri harus digusur. Diketahui, rumah Basuki di Bekasi masuk dalam area yang harus digusur guna memuluskan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Basuki enteng saja menanggapinya. Kala ditemui oleh media pada awal bulan lalu, pria yang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan Colorado State University tersebut mengatakan bahwa dirinya dan keluarga akan pindah ke kawasan Kemang Pratama yang berlokasi di Bekasi Selatan. Dirinya akan membangun rumah terlebih dahulu.

"Ini baru mau bikin rumah di Kemang Pratama. Ada tanah di situ, beli di 1998 waktu krisis rumah dijual-jualin kan," ujar Basuki santai.

Asal tahu saja, posisi Menteri PUPR baru ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan sebuah kementerian sendiri, begitu pula dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Atas dasar efisiensi, kedua kementerian ini digabungkan oleh Jokowi pada masa awal pemerintahannya.

Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dilansir dari publikasi Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat edisi 2018.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, hingga penyediaan perumahan menjadi salah satu fungsi dari Kementerian PUPR.

Penunjukkan sebagai Menteri PUPR tentu menjadi tantangan berat bagi Basuki, pria yang dikenal piawai dalam menggebuk alat musik bernama drum. Pasalnya, belum pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya, dirinya sudah harus memimpin sebuah kementerian baru. Tak ada seorang pun pada saat itu yang paham betul bagaimana menjalankan Kementerian PUPR.

Namun ternyata, Basuki tak mengecewakan. Basuki justru menerapkan standar yang tinggi bagi suksesornya di masa depan.

Pada tahun 2015, Jokowi memberikan anggaran senilai Rp 118,5 triliun kepada Menteri Basuki. Hasilnya, serapannya mencapai Rp 109,5 triliun atau mencapai 92,3%. Maju ke tahun 2016, Menteri Basuki memang sempat kesulitan untuk menggeber penyerapan anggaran sehingganya realisasinya hanya menyentuh angka 84,8%. Namun dalam dua tahun berikutnya (2017 dan 2018), serapan anggaran melonjak menjadi 92,2% dan 95,4%.

Asal tahu saja, anggaran yang dialokasikan pemerintah ke Kementerian PUPR bisa dibilang jumbo. Pada tahun 2015, anggaran Kementerian PUPR yang senilai Rp 118,5 triliun merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian lainnya.

Di tahun 2016, anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 98,2 triliun merupakan yang terbesar kedua setelah kementerian pertahanan (Rp 112,4 triliun). Di tahun 2017 dan 2018, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran masing-masing senilai Rp 104,2 triliun dan Rp 107,4 triliun. Alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR pada tahun 2017 dan 2018 hanya kalah dari Kementerian Pertahanan.

Hal ini berarti Kementerian PUPR akan cenderung sulit untuk melakukan serapan anggaran dengan baik. Namun kenyataannya, Menteri Basuki mampu menunjukkan performa yang oke. (ank/ank)

Let's block ads! (Why?)