ini Alasan Jokowi Keluarkan Jurus Baru Buat Genjot Ekspor

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempersiapkan aturan baru dalam menggenjot ekspor pada tahun ini. Ditemui di kantornya, Jumat (25/1/2019), Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan alasan di balik langkah tersebut.

Intinya, pemerintahan Jokowi sedang mengkaji ulang prosedur birokrasi yang selama ini dianggap membebani serta memperlambat waktu dan pergerakan logistik ke pelabuhan untuk tujuan ekspor. Darmin mencontohkan dua aturan, yakni proses clearance bea dan cukai serta laporan surveyor (LS).

Terkait bea dan cukai, Darmin mengungkapkan kondisi selama ini di mana truk yang mengangkut komoditi ekspor belum bisa memasuki pelabuhan apabila ada berkas yang belum diselesaikan.

"Saat dikatakan sudah selesai, semua truk berlomba-lomba masuk ke pelabuhan, akhirnya macet di jalan. Kalau kalian pernah lihat macet menuju Tanjung Priok, semua supir truk itu pasti selalu marah-marah. Kenapa? Karena seharusnya dalam sehari dia bisa bolak-balik 2-3 kali kalau prosesnya lebih mudah," kata Darmin.

Untuk itu, pemerintah melalui rapat koordinasi (rakor) pada Kamis (24/1/2019) malam telah memutuskan untuk mempercepat proses ini, di mana truk-truk bisa langsung masuk ke pelabuhan sambil membereskan prosedur bea cukai.

"Keputusan kita masuk saja. Nanti dia menunggu sambil mengurus, yang penting semua prosedur sudah selesai saat barangnya naik ke kapal. Kalau diberi waktu, kelonggaran, mereka bisa lebih fleksibel," tambahnya.

ini Alasan Jokowi Keluarkan Jurus Baru Buat Genjot Ekspor

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman

Terkait LS, Darmin mengatakan Kementerian Perdagangan beserta Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang meneliti mana saja LS yang memang diwajibkan oleh importir di negara tujuan ekspor.

"LS itu sebenarnya bagus, tapi kalau nggak diwajibkan oleh importirnya di sana, jangan kita ngarang nambah-nambahin. Sehingga kemudian memakan waktu sekian lama, perlu uang sekian banyak," kata mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Darmin berharap, persyaratan LS bisa dikurangi hanya untuk ekspor yang benar-benar diwajibkan oleh regulasi negara tujuan.

"Kecuali memang diwajibkan. Misalnya ekspor kita ke AS dalam skema GSP [Generalized System of Preferences] yang menikmati bea masuk 0%. Mereka pasti minta laporan surveyor," jelasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Let's block ads! (Why?)