"Saya kira kecepatan-kecepatan seperti ini yang kita perlukan, yang paling sulit adalah mengintegrasikan di sini dengan semua 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi/ Ini yang akan kita temukan sehingga nanti kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah," kata Jokowi.
Menurut dia, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan investasi di pusat dan daerah. Semua itu demi tercapainya izin investasi betul-betul sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Perihal strateginya, Jokowi mengaku akan mengumpulkan kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengintegrasikan sistem di daerah. "Karena semua daerah sudah punya konsep PTSP. Provinsi punya, kabupaten punya, kota punya," ujarnya.
Terhitung mulai 2 Januari 2019, layanan OSS yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kembali ke BKPM. Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
 Foto: CNBC Indonesia/Lidya Julita S |
Begitu tiba di BKPM sekitar pukul 09.00 WIB, Jokowi langsung berkeliling melihat lokasi layanan konsultasi OSS. Jokowi juga mencoba secara langsung layanan tersebut sekaligus bertanya-tanya kepada investor yang datang.
"Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan online, bisa ngisi dari kantor, bisa ngisi dari rumah, seperti apa prosesnya," ujar Jokowi kepada wartawan.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
http://bit.ly/2QKe3rV
January 14, 2019 at 07:07PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Mau Integrasi Izin Investasi dengan Daerah Dipercepat"
Post a Comment