Jokowi Sebut Ketua Umum HIPMI Cocok Jadi Menterinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahana Joko Widodo (Jokowi) menilai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia layak menjadi menteri dalam kabinet kelak.

Demikian disampaikan Jokowi saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan para pengusaha yang tergabung dalam BPP HIPMI di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019). Turut hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan pengusaha senior yang juga mantan menteri di era Presiden Soeharto, yaitu Abdul Latief.

Jokowi Sebut Ketua Umum HIPMI Cocok Jadi Menterinya

Foto: Bernhart Farras

"Tadi saya melihat-lihat. Kelihatannya cocok jadi menteri. Saya baru sampai. Saya lihat dari bawah ke atas kayanya cocok ini. Pinter bawa suasana dan juga ya sangat cerdas," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, capres yang diusung Koalisi Indonesia Kerja itu meminta kepada para hadirin tidak usah kaget jika Bahlil masuk dalam kabinet mendatang.

 "Kan pas kan? Siapa yang setuju," tanya Jokowi.

Bahlil merupakan salah satu bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bahlil menjabat sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. Pengumuman itu disampaikan KPU dalam rapat pleno di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari WIB.

"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Namun, hasil itu tak diterima paslon nomor urut 02. Pada Jumat (24/5/2019) malam, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi secara resmi telah mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilansir pemberitaan detik.com, Minggu (26/5/2019), Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi mencoba membuktikan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2019 dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masis. Hal itu diukur dari penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, pembatasan media, dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)