Uniknya, meski tak masuk dalam agenda sidang, namun pembahasan mengenai maskapai penerbangan RI mencuat dalam rapat tersebut. Sejumlah legislator ramai-ramai mempertanyakan isu terkini mengenai industri aviasi.
Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Hengky Kurniadi, menaruh perhatian pada mahalnya tiket pesawat yang berdampak pada wacana masuknya maskapai asing.
"Harga pesawat tinggi, kemudian Pak Menteri di televisi kalau nggak salah menyambut Pak Presiden untuk mengundang airlines asing," urainya.
Dia menilai, rencana mendatangkan maskapai asing tersebut perlu dikaji ulang. Belum tentu kebijakan tersebut merupakan obat mujarab untuk membuat tiket pesawat turun harga.
"Memang benar perusahaan asing maksimal 49% [kepemilikan sahamnya]. Tapi perlu kita pikirkan lagi, apakah benar harga tiket tinggi karena hanya dimiliki 2 grup airlines yang besar ini. Apakah tidak karena ketidakefisienan yang lain," imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Hengky ingin ada perhitungan cermat mengenai pembiayaan operasional. Variabel-variabel yang mendorong tingginya biaya operasional menurutnya harus segera diefisienkan.
"Kita hitung misal, dari travel allowance, hotel, para crew-nya, avturnya, kalau meningkat pasti meningkat, bayar gaji pilot crew, sewa, dan asuransi. Kita bisa melihat, bisa memperkirakan profit berapa yang kita toleransi disitu," tandasnya.
Legislator lain, Elviana percaya bahwa sebelumnya Kemenhub sudah mengambil langkah-langkah sebagai solusi terhadap dunia penerbangan. Dia pun mempertanyakan adanya kemungkinan maskapai yang melanggar aturan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).
"Tiket mahal kalau ada penerbangan yang melanggar batas atas dan batas minimal saya pikir ada lembaganya untuk menindaknya. Dalam catatan bapak ada berapa yang melanggar batas maksimal-minimal?" tanya dia.
Dia pun sempat menyinggung mengenai kemungkinan terbentuknya panitia kerja (Panja) tiket pesawat oleh DPR RI.
"Intinya tiket memang mahal [...] Makin heboh sengaja dibuat naik, tapi Jokowi ngomong pesawat China mau masuk. Apa mungkin kita bentuk panja tiket pesawat," beber politisi PPP ini.
 Foto: Menhub Budi Karya Sumadi (CNBC Indonesia/Shalini) |
Menhub Budi Karya Sumadi langsung menjawab sederet komentar DPR. Dia mengaku, berdasarkan UU yang berlaku, dirinya mendapat amanah menentukan TBA dan TBB.
"Tentang harga di antara [TBA dan TBB] itu adalah tidak melanggar," ujar bekas Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.
Lebih jauh, Budi Karya melempar bola panas ke pihak lain. Dikatakan bahwa jika dibutuhkan tindakan lebih lanjut, yang berwenang adalah KPPU dan Kementerian BUMN.
"Leading sektor bukan di Kemenhub[...] Kami akan terus berkoordinasi juga dengan kementerian BUMN, Garuda adalah leading price, kalau dia menetapkan yang lain ikut, dan ini dibutuhkan suatu upaya," pungkasnya.
Sementara itu, dalam rapat kali ini, terungkap bahwa pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp 87.849.478.081. Adapun penyesuaian pagu indikatif sebesar Rp 41.753.711.239.
Secara rinci, berikut kesimpulan rapat selengkapnya:
1.Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2020 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
2.Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2020 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3.Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) selanjutnya.
(roy/roy)
http://bit.ly/2X8pEbx
June 13, 2019 at 04:31PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Anggaran Kemenhub dan Jejak Maskapai RI yang Disorot DPR"
Post a Comment