Dituduh Lakukan Praktik Duopoli, Ini Jawaban Garuda Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahalnya harga tiket pesawat penerbangan domestik dinilai karena industri penerbangan nasional hanya dikuasai oleh dua grup saja. Sejumlah pihak menduga terjadi praktik duopoli dalam industri penerbangan yang dilakukan oleh grup Garuda Indonesia dan grup Lion Air, kondisi ini membuat harga tiket sulit turun.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akhirnya angkat bicara dan membantah dugaan duopoli tersebut. Garuda Indonesia menegaskan bahwa menentukan harga pesawat selama ini dengan hitungan yang benar dan sesuai aturan yang berlaku.

"Garuda Indonesia tidak pernah melakukan praktek duopoli dalam menentukan harga tiketnya kepada publik dan Garuda patuh atas seluruh aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan kepada CNBC Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Ia menegaskan, dalam mementukan harga tiket pihaknya sampai saat ini masih berpatokan pada PM no 14 tahun 2016. Bahkan pihaknya pun telah menjalankan penurunan Tarif Batas Atas (TBA) sebesar 16% yang baru dikeluarkan pemerintah melalui KM 106 tahun 2019.

"Harga tiket yang kita keluarkan saat ini merupakan harga wajar sesuai dengan cost yang kita keluarkan saat ini," tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa harga tiket pesawat yang dibeli masyarakat tidak sepenuhnya untuk Garuda Indonesia. Karena harga tersebut sudah termasuk pajak yang harus dibayarakan kepada pemerintah dan juga biaya untuk pengelola bandara.

"Dari total Harga tiket yang ada juga tidak seluruhnya masuk ke kas perusahaan karena didalamnya ada pajak dan psc yang masuk ke kas negara dan dibayarkan ke angkasa pura yang jumlahnya bisa mencapai 20% dari total harga tiket," jelasnya.

Tiket Pesawat Mahal, Jokowi Buka Wacana Undang Maskapai Asing
[Gambas:Video CNBC]

Selain itu, pihaknya pun mendukung langkah pemerintah yang berencana untuk mengundang maskapai asing masuk ke industri penerbangan domestik. Namun, ia meminta agar pemerintah tetap memperhatikan maskapai nasional yang ada saat ini.

"Kami melihatnya bahwa hal tersebut menjadi domain negara, namun tetap mengacu kepada UU Penerbangan no 1 tahun 2009 dimana semangatnya adalah tetap melindungi kepentingan nasional, melindungi kemandirian bangsa dan kedaulatan nasional," tegasnya.