Dipersulit Berbisnis di AS, Ini Tanggapan Huawei

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen Huawei Technologies Co., Ltd buka suara terkait kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Huawei ke dalam 'Entity List' atau daftar perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan membeli produk dari perusahaan AS.

Dalam keterangan resmi perusahaan, Huawei menentang keputusan Biro Industri dan Keamanan (BIS) Kementerian Perdagangan AS.

"Keputusan tersebut tidak menguntungkan bagi semua pihak dan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perusahaan AS yang berbisnis dengan Huawei, mempengaruhi puluhan ribu lapangan kerja di AS, serta merusak tatanan kolaborasi dan prinsip saling percaya yang ada dalam sistem rantai pasok global," ujar Huawei dalam keterangan resminya, Jumat (17/5/2019).

"Huawei akan mengambil langkah yang diperlukan guna mengatasi hal ini. Kami juga akan secara proaktif memitigasi dampak dari insiden ini."

Foto: Huawei (REUTERS/Tyrone Siu)

Presiden Donald Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional ancaman terhadap teknologi Amerika Serikat (AS), pada Rabu (15/5/2019).

Langkah tersebut, dilakukan melalui perintah eksekutif, memberi wewenang kepada Menteri Perdagangan Wilbur Ross memblokir transaksi dalam bidang teknologi informasi atau komunikasi yang "menimbulkan risiko keamanan nasional Amerika Serikat."

Sejalan dengan keputusan tersebut, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei dan 70 entitas afiliasi lainnya dalam daftar perusahaan yang dilarang membeli perangkat dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah. Untuk membeli perangkat dan komponen dari AS, Huawei membutuhkan lisensi.

Pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan itu juga akan menyulitkan Huawei, produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, untuk menjual beberapa produk karena ketergantungannya pada pemasok AS.

Simak video tentang AS yang larang perangkat Huawei di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/prm)

Let's block ads! (Why?)