
Data dari Asian Productivity Organization (APO) menunjukkan tingkat produktivitas per pekerja Indonesia pada tahun 2016 sekitar US$ 24.900 atau setara dengan Rp 354 juta (asumsi kurs Rp 14.200/US$).
Tiga besar masih tetap dikuasai Singapura, Malaysia, dan Thailand sejak awal 1990-an. Pada tahun 2016 produktivitas per pekerja Singapura sebesar US$ 131.900, Malaysia US$ 56.400, dan Thailand sekitar US$ 28.300.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015, produktivitas per pekerja di Indonesia memang menunjukkan kenaikan. Namun kenaikan tersebut menjadi yang terendah kedua di ASEAN berdasarkan data dari APO.
Tabel di atas menunjukkan kenaikan produktivitas di tahun 2016 dari tahun 2015 hanya 2,5%, terendah kedua setelah Malaysia 1,3%. Myanmar menjadi negara dengan peningkatan signifikan, sebesar 86%, dari US$ 5.700 di tahun 2015 menjadi US$ 10.600 di tahun 2016.
Peningkatan produktivitas per pekerja merupakan salah satu prioritas di era Pemerintahan Jokowi, yang tercermin dari masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digaungkan pemerintah Jokowi periode 2014 - 2015.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono pada Desember 2018 lalu.
Mengutip laman resmi Binalattas, menurut Bambang sebagai salah satu agenda utama pemerintah, pengukuran produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi yang telah dilakukan dalam menghasilkan output.
Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, serta dapat melihat sejauh mana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan Balai Latihan kerja (BLK) merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tentunya akan berdampak pada tingkat produktivitas.
Terobosan pemerintahan Jokowi adalah membuat BLK Komunitas di Pesantren. Tahun ini, pemerintah menargetkan membangun 1.000 BLK Pesantren, dan tahun depan ditingkatkan lagi menjadi 3.000.Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri, seperti dikutip dari situs Binalattas, mengatakan BLK Komunitas di pesantren adalah program pemerintah, inisiatif Presiden Jokowi, untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren dengan tambahan keterampilan.
Upaya lain pemerintah Indonesia ialah memberikan Super Deductible Tax. Rencananya insentif pajak tersebut akan dikeluarkan di semester I-2019. Super Deductible Tax akan diberikan kepada pelaku usaha yang turut serta mendorong pengembangan SDM.
Dalam seminar Economic & Investment After 2019 Election, What's Next?, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan besaran insentif pajak tersebut sebesar 200%.
Airlangga memberikan ilustrasi, misal, sebuah perusahaan investasi peralatan di sebuah SMK dengan nilai Rp 1 miliar. Nantinya, perusahaan itu akan mendapat potongan pajak dua kali dari yang ia investasikan atau Rp 2 miliar dalam periode waktu tertentu.
Dengan ikut sertanya pelaku usaha meningkatkan kualitas SDM, diharapkan produktivitas per pekerja Indonesia akan semakin meningkat.
TIM RISET CNBC INDONESIA
http://bit.ly/2J68oMF
May 02, 2019 at 01:13AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Produktivitas Pekerja Indonesia di ASEAN Urutan Berapa?"
Post a Comment