Partainya Prabowo Minta Rupiah Balik ke Rp 6.500/US$

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Adapun yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,5%, laju inflasi 2%-4%, nilai tukar rupiah Rp14.000-Rp14.500/US$ dan tingkat bunga SPN 3 Bulan 5%-5,5%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia US$ 60-70 per barrel, lifting minyak bumi US$ 695-840 per barrel dan lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Namun ada beberapa catatan untuk asumsi makro tersebut, salah satunya nilai tukar rupiah yang diberikan oleh Partai Gerindra. Gerindra meminta pemerintah untuk bisa mengembalikan kejayaan mata uang garuda seperti zaman Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.

"Di mana kurs dapat berubah dari Rp 16.800/US$ menjadi Rp 6.500/US$," ujar Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra John Kennedy di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (08/7/2019).

Adapun beberapa faktor yang diperkirakan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 antara lain risiko berlanjutnya perang dagang dan dampaknya pada volume perdagangan serta pertumbuhan ekonomi dunia. Faktor lain adalah masih terjadinya defisit neraca transaksi berjalan (CAD).

Sementara beberapa faktor yang dapat mendorong apresiasi nilai tukar rupiah antara lain tidak berlanjutnya normalisasi kebiiakan moneter the Fed atau bahkan penurunan suku bunga acuannya, yaitu Fed Funds Rate (FFR). Selain itu masuknya aliran dana seiring dengan perbaikan ekonomi domestik dan pendalaman pasar keuangan.

Meski ada catatan, pemerintah dan DPR setuju dengan asumsi makro 2020 yang sudah disusun pada saat pembahasan panja.

"Kami terima kasih kepada seluruh panja. Tentu ada beberapa hal yang nanti kita lihat dalam penyusunan nota keuangan final. Kesepakatan ini nanti akan kami jadikan rambu-rambu jika ada perubahan tentu akan kami sampaikan. Dengan penyelesaian panja ini kami akan finalisasi nota keuangan dan kami sampaikan ke sidang kabinet," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)