Menteri Rudiantara mengatakan pembatasan akses tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (ITE) pasal 40 dengan semangat melindungi masyarakat dengan masukan dari berbagai pihak.
"Jadi tidak dilakukan semena-mena, sudah melalui pertimbangan yang matang," ujar Rudiantara dalam wawancara dengan detikINET, Senin (27/5/2019).
Rudiantara menambahkan anggapan segelintir masyarakat kebijakan tersebut melanggar HAM dan bahkan lebih buruk dari tindakan orde baru dan menyamakan dengan kebijakan Korea Utara adalah tidak tepat.
 Foto: Infografis/Hati-hati Pake VPN Gratisan/Arie Pratama |
Pasalnya, beberapa negara lain juga melakukan tindakan yang hampir sama. Bahkan ada beberapa negara yang memblokir akses internet, Indonesia tidak seperti itu hanya membatasi sebagian akses terutama untuk upload gambar atau video.
"Indonesia masih bisa pesan teks, masih bisa kirim voice call, masih bisa lakukan video call. Jadi betul-betul tidak otoriter seperti negara lain. Yang lain tutup, tutup aja. Kita pilah dan pilah, semuanya ada dasar hukumnya," jelas Rudiantara.
Rudiantara mengungkapkan kebijakan pemerintah ini memang ada yang tidak menyenangkan masyarakat. Tetapi ada juga yang memuji kebijakan tersebut.
"Semua kebijakan itu memiliki dua sisi jadi ada yang merasa keberatan tetapi ada juga yang merasa senang, itu kenyataannya memang demikian," pungkas Rudiantara.
Sebelumnya, pemerintah membatasi akses masyarakat ke layanan berbagi pesan dan media sosial. Pemerintah menonaktifkan fitur berbagi gambar dan video. Kebijakan ini diambil untuk meredam dampak negatif penyebaran konten dan kabar hoaks dari demo 22 Mei 2019 yang bisa menyulut emosi masyarakat.
Simak video tentang pembatasan WhatsApp Cs di bawah ini.
(roy/prm)
http://bit.ly/2W3Kl8O
May 27, 2019 at 08:38PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Batasi WhatsApp Cs Disebut Langgar HAM, Ini Kata Rudiantara"
Post a Comment