
Hasil resmi atau real count KPU memang baru akan diumumkan 22 Mei mendatang. Tapi berdasarkan website hitung suara KPU pada 2 Mei 2019 pukul 09.00 WIB, jumlah suara yang masuk sudah 61% dengan keunggulan Jokowi-Amin, selisih 11,34 juta suara atas Prabowo-Sandi.
Jokowi-Amin mendapat suara 52,37 juta, sementara Prabowo-Sandi 41,03 juta suara.Menurut Oky, panggilan akrabnya, APEI menyambut baik wacana petahana mempertimbangkan perombakan kabinet sebelum dilantik untuk masa jabatan periode kedua 2019-2024 pada Oktober mendatang."Harapannya para menteri lebih pro ke bisnis sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (30/4/2019).
Namun APEI belum bisa mengungkapkan harapan soal siapa yang tepat mengisi pos-pos menteri utama di jajaran kabinet baru nanti, termasuk apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani dipertahankan atau tidak.
Seperti dikutip Reuters, beberapa o
rang dalam pemerintahan saat ini menyatakan Presiden akan melanjutkan reformasi ekonomi yang dimulai pada masa jabatan pertamanya, dengan fokus pada penanganan investasi asing yang turun, sistem pendidikan yang bermasalah, dan aturan perburuhan yang ketat.Oky berharap, ke depannya tim ekonomi Jokowi yang baru dapat meningkatkan Indonesia menjadi layak investasi. "Agar lebih banyak investasi yang masuk," ujar Oky yang juga Direktur Utama Kresna Sekuritas ini.
Layak Diganti
Dalam kesempatan terpisah, peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut, sejumlah menteri ekonomi Kabinet Kerja layak diganti.
Beberapa menteri tersebut di antaranya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
Bhima menilai Enggartiasto dan Amran yang merupakan pejabat partai seharusnya diganti. Pasalnya, kebijakan soal impor yang tidak disertai dengan data di tengah neraca perdagangan yang defisit.
Amran juga dinilai belum berhasil mewujudkan swasembada pangan dan daya beli petani yang stagnan dalam 4 tahun terakhir.
"Menteri titipan parpol rawan disalahgunakan, menteri bidang ekonomi harusnya profesional," kata Bhima, kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/5/2019).
Menko Darmin juga dinilai kurang tegas menyikapi kisruh data pangan. Meski ia mengakui Darmin memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi. Selain itu, Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang diterbitkan pemerintah juga harus diakselerasi.
Adapun, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dinilai belum mampu mendongkrak pertumbuhan investasi, hal itu ditunjukkan dengan penanaman modal asing (PMA) yang anjlok 8,8% pada 2018.
Simak ulasan ada menteri yang menginginkan adanya inflasi.
[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)
http://bit.ly/2DKwGbo
May 02, 2019 at 07:10PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kabinet Baru, Siapa Menteri Pilihan Broker Pasar Modal?"
Post a Comment