KPK Peringatkan Investasi China, Luhut: Nggak Ada Masalah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara perihal peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar BUMN mewaspadai investasi dari China.

Sebab, KPK menilai investasi dari China kerap tak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan good corporate governance (GCG). Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menanggapi hal itu, Luhut mengatakan sejauh ini investasi China di Indonesia baik-baik saja.

"Baik, nggak ada masalah," ujarnya di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

KPK Peringatkan Investasi China, Luhut: Nggak Ada Masalah

Foto: Buka Puasa bersama Menko Maritim, Luhut Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar)

Menurut dia, dalam menerima investasi, pemerintah harus berhati-hati. Tidak hanya dari China semata, melainkan juga dari negara lain.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, Indonesia dapat belajar dari China perihal pemberantasan korupsi. Sebab, di Negeri Tirai Bambu, koruptor mengalami hukuman berupa tempat mati.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pandangan terkait kerja sama dengan investor asal China. Ia memberikan contoh Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) maupun Manado-Bitung.

"Itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ," kata Basuki di kantornya, Jumat (10/5/2019).

Menurut dia, pengawasan terhadap investor asal China lebih ketat ketimbang Jepang. Jepang lebih disiplin dan komitmen dengan kesepakatan yang sudah diraih.

"Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," ujar Basuki.

"Coba ini MRT (mass rapid transit), pelaksananya sama. Wika (PT Wijaya Karya Tbk) juga, HK (PT Hutama Karya) juga hasilnya berbeda karena pengawasan dari Jepang," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)