Inilah Tiga Kandidat Kuat Ibu Kota Baru RI Pengganti Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memulai pembangunan ibu kota pengganti Jakarta pada 2021. Targetnya, pemindahan ibu kota sudah bisa dimulai 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk itu diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV dalam program Closing Bell, Selasa (9/7/2019).

"Ya pertama kalau mengenai alasan pemindahannya terutama ke luar Pulau Jawa, tadi sudah ada saya sebutkan beban Pulau Jawa yang luar biasa, ketimpangan yang juga luar biasa antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa," ujarnya.

"Sehingga pemindahan ibukota ini kami rencanakan tentunya sesuai perencanaan yang sudah disiapkan. Sehingga pada tahun ini sudah ditetapkan lokasinya. Tahun depan semua persiapan, baik landasan hukum maupun penjelasan mengenai status tanah, demikian juga persiapan infrastruktur dasar, sehingga 2021 sudah bisa dimulai konstruksi dan 2024 sudah bisa dimulai pemindahan tahap pertama," lanjut Bambang.

Seiring menunggu lokasi yang pasti, dia mengatakan Kementerian PPN/Bappenas masih menggunakan skenario yang ada. Anggaran yang dibutuhkan Rp 466 triliun untuk kota yang bisa menampung sampai satu setengah juta penduduk.

Skema pembangunan lebih diutamakan pada partisipasi swasta dan BUMN baik dalam bentuk investasi langsung maupun dalam bentuk kerja sama pemerintah badan usaha. Dengan begitu, APBN bisa difokuskan terutama hanya untuk persiapan serta pembangunan infrastruktur dasar.

Perihal lokasi, Bambang mengatakan akan disampaikan kemudian oleh Presiden. Yang pasti, ibu kota baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti terletak tidak jauh dari laut, bebas dari bencana alam khususnya gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Kemudian juga, tidak terlalu jauh dari kota-kota yang sudah berfungsi secara efektif sehingga bisa menghemat untuk infrastruktur dan juga transportasi dan ditambah juga ada ketersediaan lahan yang relatif luas. Sehingga mudah untuk membangunnya dan tidak memerlukan biaya besar untuk pembebasan lahan.

"Itu beberapa kriteria. Tentunya ada lagi detail lainnya yang nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai pertimbangan dalam nanti kita memutuskan lokasi mana yang akan dipilih," kata Bambang.

"Yang pasti ada tiga lokasi yang tetap kami perhatikan dan kami kaji secara mendalam termasuk pengujian, misalkan untuk ketersediaan air maupun kondisi tanahnya. Yang satu wilayah provinsi Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan dan satu di Kalimantan Timur," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)