Rapor Luhut: Kebanyakan Urusan, Konektivitas Kalah Kencang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjadi salah satu lembaga kementerian dengan nomenklatur khusus yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo guna mengakselerasi visi andalannya membangun 'Poros Maritim Dunia', kementerian ini berkembang menjadi "Poros Segala Urusan."Mengawali karir di Kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan resmi dilukir menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) pada 27 Juli 2016, menggantikan Rizal Ramli.Tak tanggung-tanggung Luhut mengkoordinir empat kementerian, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Plus, kementerian lainnya di bawah istilah "instansi yang dianggap perlu".Aslinya, Kemenko Maritim memiliki peran yang sangat strategis, khususnya bagi Jokowi dan partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan, karena menjadi garda terdepan merealisasikan jargon 'poros maritim dunia'.

Perlu dicatat, PDI-P memiliki Bidang Kemaritiman dalam jajaran struktur fungsionaris partai, yang dipimpin oleh Rokhmin Dahuri-Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Partai yang memenangkan pemilu dalam dua kali perhelatan terakhir tersebut mengusung 11 poin yang harus dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Tujuh di antaranya terkait industri perikanan, dua lain terkait dengan pariwisata bahari, dan dua sisanya terkait dengan transportasi. Catat, tiga sektor: perikanan, wisata bahari, dan transportasi laut.Namun pada kenyataannya, Luhut menjalankan peran yang jauh lebih luas dari itu semua. Dia terkadang bertindak seperti Menteri Penerangan di era Soeharto yang bisa bicara kepada media--mewakili pemerintah--mengenai berbagai hal dan isu. Mulai dari Freeport, tiket pesawat, beras, hingga impor plastik.Jika anda mengecek situs resmi kementerian, terpampang 37 program atau isu prioritas yang menjadi kebijakan di bawah Luhut. Namun siap-siaplah heran, karena nyaris sepertiganya tidak terkait langsung dengan sektor kemaritiman. Jika mengutip Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, bisa diketahui bahwa jabatan Luhut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Tak ada embel-embel 'sumber daya' di situ (seperti yang berlaku di era Orde Lama). Demikian juga dalam visi dan misinya, lembaga tersebut fokus pada bidang kemaritiman.

Namun dalam rencana strategis (renstra) yang disusun tim Luhut, tiba-tiba muncul klausul tambahan ini: "meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam".

Ekspansi ke ranah lain memang dimungkinkan karena dalam nomenklaturnya Kemenko Maritim bisa menyelenggarakan "fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Idealnya, tugas tambahan tersebut diambil ketika tugas utama bisa dijalankan dengan baik untuk membawa sektor maritim Indonesia kian melaju kencang. Sekarang mari kita cek sejauh mana capaian Luhut terhadap tugas intinya, di sektor bahari.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>

(ags/dru)

Let's block ads! (Why?)