Lain Dulu Lain Sekarang, BI Kini 'Behind The Curve'?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ahead the curve, jargon ini lah yang acap kali disebutkan Perry Warjiyo semenjak mengambil alih kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dari Agus Martowardojo.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pertamanya sebagai BI-1 pada pertengahan Mei 2018, Perry memutuskan untuk mengerek naik tingkat suku bunga acuan alias BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps, dari 4,25% menjadi 4,5%.

Kemudian secara mengejutkan, Perry memutuskan untuk menggelar RDG insidentil pada akhir Mei 2018. Hasilnya, tingkat suku bunga acuan kembali dikerek naik sebesar 25 bps menjadi 4,75%.

Dalam konferensi persnya, Perry menyampaikan empat langkah kebijakan moneter BI terbaru yang akan diadopsi di masa kepemimpinannya.

Lain Dulu Lain Sekarang, BI Kini 'Behind The Curve'?

Foto: Perry Warjiyo (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren)

"Kebijakan suku bunga acuan akan ditempuh pre-emptif dan ahead the curve untuk stabilisasi nilai tukar di samping konsisten jaga inflasi agar terkendali,' papar Perry kala menjelaskan satu dari empat poin kebijakan moneter BI versi terbaru.

Jargon ahead the curve yang dimaksud Perry mengacu kepada sikap hawkish yang diterapkannya dalam merespons normalisasi tingkat suku bunga acuan yang dilakukan oleh The Federal Reserve (The Fed) selaku bank sentral AS.

Maklum, terhitung sejak Perry menduduki posisi BI-1 pada pertengahan Mei 2018, bank sentral Negeri Paman Sam sudah memberi sinyal yang kuat bahwa tingkat suku bunga acuan akan dikerek naik dalam pertemuan-pertemuan mendatang.

Pada Juni 2018, The Fed tercatat menaikkan federal funds rate (FFR) ke rentang 1,75%-2%, dari yang sebelumnya 1,5%-1,75%. Inilah yang disebut ahead the curve, di mana BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan sebelum The Fed melakukan hal serupa.

Sepanjang tahun 2018, The Fed tercatat mengerek naik tingkat suku bunga acuan sebanyak empat kali dengan total 100 bps. Sementara itu, BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan sebanyak total 175 bps.

Kala itu, Perry dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit yakni stabilitas atau pertumbuhan. Pasalnya, dalam kondisi saat itu, hampir tak mungkin bank sentral memilih keduanya. Perry pun akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada stabilitas melalui jargon ahead the curve.

Stabilitas yang dimaksud di sini tak lain adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Maklum, kala The Fed mengerek naik tingkat suku bunga acuan di sana, tingkat suku bunga deposito juga akan terkerek naik sehingga daya tariknya bertambah. Belum lagi, naiknya tingkat suku bunga acuan secara teori akan membuat imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS terkerek naik yang lagi-lagi akan membuat investor tergiur untuk menanamkan dananya di instrumen tersebut.

Di Indonesia, fundamental rupiah terbilang bermasalah lantaran defisit transaksi berjalan/current account deficit (CAD) yang begitu dalam.

Pada saat Perry menempati posisi BI-1 (pertengahan Mei 2018), data CAD teranyar kala itu adalah untuk periode kuartal I-2018. Pada tiga bulan pertama tahun 2018, BI mencatat bahwa CAD adalah senilai US$ 5,19 miliar atau 2,01% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih dalam ketimbang defisit kuartal I-2017 yang sebesar 0,84% PDB saja.

Jika berbicara mengenai rupiah, pos transaksi berjalan merupakan hal yang sangat penting lantaran menggambarkan pasokan devisa yang tidak mudah berubah (dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa). Hal ini berbeda dengan pos transaksi finansial (yang merupakan komponen pembentuk Neraca Pembayaran Indonesia/NPI lainnya) yang bisa cepat berubah karena datang dari aliran modal portfolio atau yang biasa disebut sebagai hot money.

Bengkaknya CAD pada awal tahun pun pada akhirnya merembet hingga akhir tahun. Untuk keseluruhan tahun 2018, CAD Indonesia tercatat sebesar 2,98% PDB. CAD Indonesia jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Bahkan, Thailand & Malaysia justru bisa membukukan surplus transaksi berjalan.

Sikap hawkish BI membuahkan hasil. Memang, sepanjang tahun 2018 rupiah justru terdepresiasi sebesar 5,97% melawan dolar AS di pasar spot, dari Rp 13.565/dolar AS menjadi Rp 14.375/dolar AS.

Namun kalau BI tak bersikap hawkish dan ahead the curve, bisa dipastikan depresiasi rupiah akan semakin parah. Pasalnya, tekanan bagi mata uang Garuda kala itu tak hanya bersumber dari normalisasi suku bunga acuan AS, namun juga dari panasnya bara perang dagang antara AS dengan China, dua negara dengan nilai perekonomian terbesar di planet bumi.

Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar BI kala mengedepankan kestabilan, yakni pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, target pertumbuhan ekonomi dipatok di level 5,4%. Namun, realisasinya hanyalah 5,17%.

Tahun ini, perekonomian justru bisa lebih merana lagi. Dalam APBN 2019, pertumbuhan ekonomi dipatok di level 5,3%. Namun, sekuritas-sekuritas besar berbendera asing justru memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh di bawah 5%. Ya, di bawah 5%.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi periode kuartal-I 2019 diumumkan di level 5,07% secara tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jauh lebih rendah dibandingkan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia sebesar 5,19% YoY.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>> 'Waktunya Putar Haluan?'

(ank/dru)

Let's block ads! (Why?)