Emiten Tambah Saham, Harus Dapat Restu 50% Investor Ritel

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perubahan atas PJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) menjadi POJK Nomor 14/POJK.04/2019.

Terdapat beberapa hal yang disesuaikan dalam aturan baru ini, terutama dalam hal melindugi kepentingan investor saham ritel.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka meminta restu untuk melaksanakan HMETD, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dihadiri dan dan disetujui (kuorum) oleh setidaknya separo dari jumlah pemegang saham ritel independen.

Jika pada RUPS pertama kuota kuorum belum tercapai, maka perusahaan dapat melaksanakan RUPS kembali dengan ketentuan kehadiran dan kuorum yang sama.

Namun jika kuorum juga belum dicapai, maka RUPS ketiga dalam dilaksanakan dengan jumlah kuorum akan ditentukan oleh OJK.

Sementara itu, dalam hal tujuan pelaksanaan HMETD terdapat ketentuan baru yang diatur. Yakni, untuk perusahaan terbuka perbankan, HMETD dapat dilakukan jika bank tersebut merupakan penerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank.

Sedangkan untuk perusahaan terbuka non bank, HMETD dapat dilakukan jika perusahaan tersebut memiliki modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan.

Kondisi lainnya yang diijinkan adalah ketika perusahaan tak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada kreditur.

Namun demikian, penambahan modal ini hanya boleh dilaksanakan dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh perusahaan.

Aturan ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 29 April 2019 dan diundangkan pada 30 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (hps/hps)

Let's block ads! (Why?)