'Pelototi' Beberapa BUMN, Ketua KPK: Bukan Menakut-nakuti

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar peran satuan pengawasan intern di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertema "Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya" di Gedung Merah PUtih KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan secara langsung kepada Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa KPK terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN.

"Kami sampaikan, bukan menakut-nakuti, hari ini pun monotoring masih berjalan untuk beberapa BUMN. Jadi supaya itu ada perubahan," ujar Agus seperti dikutip dari pemberitaan CNN Indonesia.

Seperti diketahui, beberapa petinggi BUMN terjaring KPK. Yang terbaru, KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Sebelumnya, salah satu direksi PT Krakatau Steel Tbk juga harus berurusan dengan KPK karena menerima suap dari pihak swasta.

Ia kemudian mengomentari perihal pengawas intern yang tak banyak melapor ke KPK. Agus menduga ada masalah dalam SPI di berbagai tingkatan. Selain itu, banyak pula pengawas internal yang tak memiliki kompetensi memadai ditambah sumber daya beserta sumber dana.

Dalam konteks BUMN, Agus menginginkan agar tak ada lagi komisaris yang merangkap jabatan. Tujuannya agar dapat menjalankan fungsi dengan baik. Agus pun menyarankan agar ada penggabungan badan pengawas dengan komisaris untuk melakukan pembenasan dan check and balance terhadap direksi BUMN.

Foto: Direktur PT PLN non aktif, Sofyan Basir keluar usai memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/5). Ini merupakan kali pertama Sofyan diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah usai status hukumnya dinaikan menjadi tersangka. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan Kementerian BUMN fokus kepada keberlanjutan BUMN. Sebab, BUMN harus dijaga dan sesuai dengan tujuan pendirian.

"Kementerian BUMN sangat mendukung dan mendorong upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMN. Kami sangat prihatin dan sedih dengan adanya beberapa anggota keluarga kami yang tersangkut dengan tindak pidana korupsi baik yang ditangani KPK, Kejaksaan maupun Bareskrim," kata Rini dikutip dari detik.com.

(miq/miq)

Let's block ads! (Why?)