SKK Migas Sindir Kecepatan dan Keberanian Investasi Pertamina

Jakarta, CNBC Indonesia- Sebagai perusahaan pelat merah migas terbesar di Indonesia, kinerja PT Pertamina (Persero) selama kuartal I-2019 bisa dibilang jauh dari harapan.

Dari lima unit hulu Pertamina, hanya PT Pertamina Hulu Kaltim saja yang mampu mencapai realisasi lifting di atas target harian APBN, sedangkan sisanya memiliki rapor merah.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), untuk lifting minyak, dari PT Pertamina EP (PEP) hanya terealisasi 93% atau sebesar 79.340 BOPD dari target harian APBN yang sebesar 85.000 BOPD.

SKK Migas mencatat, decline rate ini lebih tinggi dari prognosis awal, ditambah hasil beberapa kegiatan yang belum mencapai ekspektasi. Untuk produksi minyaknya, sampai dengan 30 April 2019 sebesar 82.201 BOPD.

Selanjutnya kinerja lifting minyak Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Sampai dengan akhir April 2019 lifting minyaknya sebesar 42.717 BOPD atau 85% dari target APBN yang sebesar 50.400 BOPD.

Berdasarkan catatan SKK Migas, terjadi decline rate yang lebih tinggi di akhir 2018, serta belum berproduksinya beberapa sumur yang sudah selesai dibor. Untuk produksi minyak dan kondensat di PHM, tercatat sebesar 37.519 BOPD.

Perlu dicatat, Blok Mahakam adalah salah satu blok gas terbesar RI yang pada 2018 lalu diserahkan ke Pertamina.

Dalam kunjungannya ke CNBC Indonesia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan telah meminta keterangan dari pihak Pertamina terkait anjloknya produksi tersebut. Dari pertemuan tersebut, diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan.

"Kecepatan Pertamina dalam investasi dan keberanian, Pertamina kan BUMN kalau dia mengebor lalu tidak berhasil mereka takut dicatat kerugian negara," ujar Dwi, Jumat (10/5/2019).

Jika dilihat dari data rasio kesuksesan Pertamina lebih tinggi dibanding perusahaan migas lain. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang harus dibanggakan. "Karena itu ngebornya di lokasi yang sudah pasti-pasti, tidak ada risiko," jelas Dwi.

Dwi menyadari keraguan dalam investasi ini, apalagi belakangan marak kasus pejabat-pejabat BUMN dipanggil aparat hukum karena kebijakan korporasi.

Sebagai solusinya, SKK Migas akan fokus mengejar WPNB (Work Plan and Budget) setiap kontraktor selama 3 bulan sekali. "Kami akan pro aktif beri warning kalau kinerja menurun, jadi ini akan jadi tantangan bagi kontraktor."