Simak, Dua Pilar Ini Jadi Senjata Baru G20 Pajaki Google Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara kelompok 20 atau G20 telah sepakat untuk merumuskan aturan yang dapat menutup celah hukum bagi para raksasa teknologi dunia, seperti Facebook dan Google, untuk menurunkan pajak perusahaan.

Hal itu terungkap dalam rancangan komunike yang dilihat oleh Reuters, Sabtu (8/6/2019).

Pembicaraan para pembuat kebijakan dari negara-negara G20 terkait perubahan aturan pajak itu berpusat pada dua pilar. Kedua pilar itu disebut dapat menjadi pukulan double strike terhadap beberapa perusahaan.

Pilar pertama adalah membagi hak-hak pengenaan pajak terhadap satu perusahaan di mana barang atau jasanya dijual bahkan jika perusahaan tidak memiliki kantor fisik di negara yang bersangkutan, dilansir dari Reuters.

Bila mereka masih dapat menemukan cara untuk mencatatkan laba di negara-negara berpajak rendah, negara yang bersangkutan dapat mengenakan tarif pajak minimum yang akan disepakati di bawah pilar kedua.

Simak, Dua Pilar Ini Jadi Senjata Baru G20 Pajaki Google Cs

Foto: Saham Alphabet Turun Usai Rilis Kinerja (CNBC Indonesia TV)

Langkah menuju disepakatinya perjanjian akhir masih dihalangi beberapa kesulitan akibat belum adanya kesepakatan umum mengenai definisi bisnis digital dan bagaimana menyalurkan kewenangan perpajakan di antara negara-negara yang berbeda.

"Ada beberapa perbedaan antara Amerika Serikat dan Inggris terkait pilar pertama. Dan untuk pilar kedua, masih ada juga perbedaan pendapat antara negara-negara G7," kata seorang pejabat senior kementerian keuangan Jepang yang hadir di pertemuan G20, dilansir dari Reuters.

AS telah menyampaikan kekhawatirannya bahwa perusahaan internet negaranya akan secara tidak adil menjadi sasaran pemajakan negara-negara di dunia.

"Amerika Serikat memiliki kekhawatiran signifikan terkait dua aturan pajak korporasi yang diusulkan Prancis dan Inggris," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam pertemuan dua hari G20 di Fukuoka, Jepang, Sabtu.

"Kedengarannya kita memiliki konsensus yang kuat" mengenai tujuan reformasi pajak global, ujarnya kemudian.

"Jadi, sekarang kita perlu membawa konsensus di sini dan menyelesaikan masalah-masalah teknis mengenai bagaimana kita mengubah ini menjadi suatu perjanjian," lanjutnya.

Mnuchin berbicara dalam sebuah simposium mengenai perpajakan internasional setelah menteri keuangan Prancis dan Inggris mengatakan aturan pajak yang baru itu tidak akan mendiskriminasikan perusahaan tertentu.

Foto: Menkeu AS Steven Mnuchin berbicara dalam simposium pajak di G20 Jepang, Sabtu (8/6/2019). (Foto: Toshifumi Kitamura/Pool via Reuters)

"Kami tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka harus membayar pajaknya ketika beberapa perusahaan tidak melakukan itu karena mereka mengalihkan labanya ke negara-negara lain yang berpajak rendah," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire dalam diskusi tersebut. (prm)

Let's block ads! (Why?)