Ditemui di kantornya, Selasa (30/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Nasional Bappenas), Bambang Brodjonegoro, kembali menegaskan bahwa pemindahan ini hanya meliputi pusat pemerintahan.
Dalam hal ini, peran DKI Jakarta yang sudah lebih dulu eksis sebagai pusat perekonomian tidak akan dihapuskan. Karena itu, sejumlah lembaga terkait perekonomian dan keuangan, tidak akan ikut diboyong ke ibu kota baru.
"Yang pasti kita tidak akan bikin kota ini menyaingi Jakarta atau pusat keuangan. Makanya BEI, OJK, LPS, BKPM itu akan tetap di Jakarta," ujar Bambang kepada wartawan.
 Foto: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Nasional Bappenas), Bambang Brodjonegoro. (Dok Kementerian PPN/Bappenas) |
Kendati demikian, Bambang tidak menutup kemungkinan jika ada pihak swasta yang bakal menanamkan investasi di lokasi baru ibu kota. Dia menegaskan bahwa ibu kota baru tetap akan menjadi kota yang terbuka.
"Kota ini kota terbuka, cuma kota ini hanya fokus di pusat pemerintahan sehingga kita bisa kendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kalau swasta mau, silakan tidak ada yang melarang," tegasnya.
Dalam salah satu skenario Bappenas, ibu kota baru yang akan dipilih memiliki spesifikasi jumlah penduduk 1,5 juta. Angka itu sudah termasuk perangkat pemerintahan dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
"Eksekutif, yudikatif, dan legislatif hampir 200 ribu. Polri dan TNI 25 ribu. Ditambah anggota keluarga 850 ribu. Nah kemudian pelaku ekonomi bisa sekitar 400 ribu orang," pungkasnya.
Simak video terkait pemindahan ibu kota di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
http://bit.ly/2PzmB5O
April 30, 2019 at 09:13PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ibu Kota Pindah, BI dan OJK Cs Tetap Berkantor di Jakarta"
Post a Comment