Bagaimana tidak, setelah resmi beroperasi sejak tahun 2018 silam, aktivitas penerbangan pada megastruktur tersebut terbilang minim. Bahkan sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun tidak segan mengatakan bahwa perencanaan pembangunan bandara tersebut agak kurang matang.
"Mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta. Tanggung. Jadi kalau kau ke Bandung, lewat Kertajati mesti naik mobil lagi sampai 100 kilometer," kata JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (9/4/2019).
Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kalau lokasinya sudah salah, lantas apa lagi yang dapat diperbuat? Hingga saat ini teknologi manusia belum mampu untuk memindahkan bandara seluas 1.800 hektare.
"Pemerintah pusat juga salah, karena tidak.... bukan salah, tapi lain kali jangan kita membuat lagi hanya ingin ada airport, karena letaknya nanggung," pungkas JK.
Padahal usaha yang dikeluarkan untuk membangun bandara tersebut tidak main-main.
Asal tahu saja, total nilai proyek pembangunan Bandara Kertajati mencapai Rp 2,6 triliun. Uang dengan jumlah sebesar itu seharusnya mampu menghasilkan bandara yang dapat melayani 18 juta penumpang setiap tahun.
Tak melulu soal uang. Waktu dan tenaga berbagai pihak juga dicurahkan untuk merealisasikan hasrat pemerintah daerah untuk memiliki bandara mewah yang diharapkan menjadi kebanggaan rakyat.
Pada awalnya, proyek bandara ini sempat tidak jelas. Pasca studi kelayakan dilakukan pada tahun 2003, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) baru memberi Izin Penetapan Lokasi (IPL) pada tahun 2005. Kala itu Pemprov Jabar bahkan menyatakan sanggup untuk membiayai seluruh proyek dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sangat optimis.
Namun kenyataan tak seindah rembulan. Tidak ada realisasi apapun dari Pemprov Jabar hingga tahun 2011. Selama enam tahun masyarakat seakan dibuat lupa akan adanya proyek tersebut.
Singkat cerita, IPL pun kadaluarsa. Jelas saja, sudah lewat 5 tahun tak proses pembangunan sama sekali. Mau tak mau IPL harus diperpanjang.
 Foto: Bandara Kertajati. (Dok. Detikcom/Achmad Dwi Afriyadi) |
Seakan kekurangan dana, perpanjangan IPL pada tahun 2012 memasukkan kewajiban pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat masih harus turun tangan.
Pun setelah IPL diperpanjang, masyarakat harus menunggu hingga tahun 2014 hingga proyek pembangunan benar-benar dilakukan.
Jalan yang sangat panjang. Butuh waktu 10 tahun sejak pertama kali IPL dikantongi sampai pembangunan dilakukan.
Pucuk pimpinan Merah Putih pun juga sampai harus turun tangan. Pasca tahun 2014 pembangunan dikebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui program penyelesaian Proyek 15 bandar Udara baru yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019.
 Foto: Istimewa/Kemenhub |
Masih tak cukup. Kertajati juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) sehingga sejak tahun 2015-2017 pembangunan konstruksi di sisi udara dibiayai dari APBN melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Sebagai informasi, pembangunan sisi udara meliputi runway pavement, taxiway, appron pavement, airfiled lighting, serta tower dan peralatan navigasinya.
Dengan usaha yang begitu masif selayaknya proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.
Tapi apa daya. Kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai harus menyampaikan imbauan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan tokoh masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan bandara tersebut.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/taa)
http://bit.ly/2UNJyaM
April 09, 2019 at 10:42PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dikritik JK, Begini Nasib Bandara Kertajati Seharga Rp 2,6 T"
Post a Comment