Dalam pemilu kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilihan presiden dan para anggota legislatif akan dilakukan serentak.
Pada pemilu 2019, akan dipilih sepasang presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.
Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) akan bertarung untuk meraih masa jabatan kedua, bersaing dengan Prabowo Subianto, pensiunan jenderal dan bekas menantu mantan Presiden Suharto.
Memperhitungkan China
Seperti pemilihan umum baru-baru ini di banyak negara berkembang, masalah pengaruh China terhadap politik dan bisnis lokal juga menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kandidat presiden nomor dua, Prabowo, sangat menentang adanya pengaruh asing di Indonesia.
"Prabowo adalah seorang ultra-nasionalis yang selama kampanye pemilu telah berulang kali menyalahkan investor asing dan negara-negara lain atas penyakit yang dihadapi Indonesia," kata Peter Mumford, kepala praktik Asia Tenggara dan Selatan di Grup Eurasia, sebuah lembaga konsultasi risiko, dilansir dari CNBC International.
Sementara itu Jokowi, selama masa jabatannya aktif menarik investasi dari China untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur besar di seluruh Indonesia.
Beberapa proyek yang ada investasi China di dalamnya, termasuk kereta api berkecepatan tinggi berbiaya miliaran yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, serta proyek-proyek lain seperti pembangkit listrik. Proyek-proyek itu banyak dikritik.
 Foto: Capres no urut 01 Joko Widodo dan Cawapres Ma'ruf Amin di acara debat kelima Capres dan Cawapres Pilpres 2019 di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
"Prabowo sangat kritis terhadap investasi China di Indonesia, dan para pendukungnya telah berulang kali membangkitkan sentimen China," kata Mumford.
Prabowo sering kali menggemakan kritik, menyebut perusahaan China menetapkan bunga yang terlalu tinggi, menyebabkan utang, dan kurangnya lapangan kerja lokal dari proyek-proyek tersebut.
Beberapa perusahaan China ada yang mengirimkan karyawan tingkat rendah dari China untuk mengerjakan proyek-proyek Indonesia dan bukannya merekrut penduduk setempat, kata Made Supriatma, yang merupakan rekan tamu di program Studi Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Indonesia.
Prabowo mengatakan dalam debat di televisi dengan Jokowi, Sabtu, bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran adalah jalan satu arah.
"Negara ini tidak menghasilkan apa pun, negara hanya menerima produk negara lain," katanya, menurut laporan Nikkei Asian Review.
Sebagai balasannya, Jokowi mengatakan Indonesia "tidak bisa hanya mengekspor barang tanpa membangun infrastruktur yang diperlukan."
Meski begitu, tidak jelas apakah Prabowo memiliki dendam yang mendalam pada China.
Faktanya, sebuah survei musim panas 2018 yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa 53% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang ekonomi terbesar di Asia itu. Namun, angka itu turun dari 66% pada 2014 ketika pemilihan terakhir diadakan.
Prabowo telah melahirkan kekhawatiran bahwa pengaruh China sangat besar dan Indonesia menjadi tergantung secara ekonomi. Dia berjanji untuk meninjau investasi China dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia saat ini, Mahathir Mohamad, dalam kampanye dulu.
Retorika itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi investor asing.
Sekarang ada "kegelisahan atas nasionalisme ekonomi agresif Prabowo. Dia telah berbicara tentang meninjau kembali proyek-proyek investasi China di negara itu, yang dapat menyebabkan perlambatan belanja infrastruktur," kata Capital Economics dalam catatan riset baru-baru ini.
Secara khusus, "hubungan dengan China mungkin lebih buruk di bawah pimpinan Prabowo dibandingkan masa jabatan presiden Jokowi yang kedua," kata Mumford dari Eurasia.
Di samping retorika, pragmatisme mungkin akan mencuat begitu Prabowo berkuasa, dan seandainya ia memenangkan pemilihan, kata Mumford.
 Foto: Capres no urut 02 Prabowo Subiato dan Cawapres Sandiaga Uno di acara debat kelima Capres dan Cawapres Pilpres 2019 di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Itu terutama karena bisnis keluarga Prabowo telah membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing, "jadi dia jelas tidak sepenuhnya menolak investasi dari luar negeri," kata Mumford.
Namun demikian, Mumford menambahkan, "Prabowo akan menjadi sumber sentimen negatif bagi investor asing, terutama karena ia juga akan lebih mempersempit jalan pertumbuhan bisnis dengan merampingkan perizinan dan persetujuan izin, dibanding Jokowi."
BERLANJUT KE HALAMAN DUA
(prm)
http://bit.ly/2Pe8McR
April 17, 2019 at 12:32AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Investasi China di Tengah Pusaran Pilpres 2019"
Post a Comment