Eks Bos BI Ini Minta Defisit APBN Bisa Lampaui 3%, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit kas keuangan negara yang saat ini dibatasi 3% dianggap perlu diperluas untuk memberikan dorongan bagi perekonomian yang saat ini dinilai tengah lesu.

Hal tersebut dikemukakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

"Kenapa harus dibatasi sampai 3%? Ini tidak ada urusannya dengan Uni Eropa, karena itu cuma anjuran yang bisa digunakan. Kalau di kita, itu menjadi UU," kata Burhanuddin.

Batasan defisit maksimal 3% memang bermula pada saat negara-negara Eropa berembuk di Belanda pada awal Desember 1991, yang menjadi tonggak penting terbentuknya Masyarakat Eropa.

Namun menurut Burhanuddin, batas maksimal defisit anggaran yang diajukan sejumlah negara Eropa pada waktu itu, tidak bisa begitu saja menjadi tolok ukur dalam menentukan defisit anggaran di Indonesia.

"Ini tak ada kaitannya dengan Indonesia. Itu Eropa. Kita hanya melihat itu sebagai basis kehati-hatian. Tapi kalau kita disiplin, kita bisa hati-hati," katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan diskresi untuk menaikkan batasan maksimal defisit anggaran saat kondisi perekonomian memang membutuhkan stimulus lebih untuk tumbuh.

"Ini lagi lesu nih, Tapi tahun depan kita kurangi. Tahun depannya kita kurangi lagi. Jadi sehingga, rates 3% selama lima tahun. Tolong dipikirkan," jelasnya.

Sebagai informasi, defisit anggaran diatur dalam Undang-Undang (UU) 17/2003 tentang Keuangan Negara. Payung hukum tersebut membatasi defisit APBN sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah (PP) 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pun menekankan defisit tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan. (dru)

Let's block ads! (Why?)