RI Mau Jadi Negara Maju? Ini Syarat dari JK

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) siang ini melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) untuk melihat langsung pengembangan bisnis perseroan.

Dalam sambutannya, JK menjelaskan bahwa salah satu syarat negara yang ingin beranjak maju dan memakmurkan rakyatnya adalah pengembangan investasi industri dalam bentuk kawasan.

Wapres melanjutkan, industri manufaktur di negara besar seperti Indonesia perlu sinergi sehingga perlu kawasan yang saling melengkapi, yang mencakup industri besar, penunjang hingga pelabuhan.

"Itulah kenapa negara maju punya banyak kawasan industri sehingga industrinya lebih efisien, supaya tidak memakan biaya yang mahal," ujar JK di kantor pusat KBN, Cakung, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Saat ini, KBN mengelola kawasan industri seluas lebih dari 650 hektare di Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok. JK menyebutkan, untuk ibu kota seperti Jakarta saat ini cukup sulit untuk menemukan lahan kosong seluas itu. Oleh sebab itu, dia meminta direksi KBN untuk menjaga sistem dan keberlangsungan kawasan industri tersebut.

"Kalau ada 600 hektare sawah, paling tinggi bisa mempekerjakan 1.500 orang. Tapi kalau kawasan industri seluas 600 hektare, yang bekerja di situ bisa 50 ribu hingga 100 ribu tenaga kerja. Jadi, baik masyarakat, pemerintah maupun perseroan harus bekerja sama menjaga keberlangsungan kawasan ini sebaik-baiknya," pesan Wapres.

RI Mau Jadi Negara Maju? Ini Syarat dari JK

Foto: PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). (Dok. kbn.co.id)

Kawasan Berikat Nusantara adalah satu dari tujuh BUMN yang bergerak di bidang kawasan industri. Pada tahun lalu, laba KBN mencapai Rp 149,7 miliar dengan total aset senilai Rp 2,1 triliun. Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2023, aset KBN diproyeksi mencapai Rp 5,7 triliun.

Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara H.M. Sattar Taba menjelaskan, salah satu transformasi yang saat ini dilakukan untuk mencapai target itu adalah mengubah komposisi bisnis yang saat ini 67% berupa sistem sewa lahan dan 33% kelola mandiri menjadi 70% kelola mandiri dan 30% sewa lahan.

"Kita juga bekerja sama dengan LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] membangun dermaga untuk 15 unit kapal riset mereka. Dermaga ini nantinya kita kelola. Dengan transformasi ini target kita dalam lima tahun ke depan dapat mencapai laba paling sedikit Rp 500 miliar," jelas Sattar.

Simak video terkait kawasan berikat di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)