Dear Pak Jokowi, 5 Tahun ke Depan Kita Makan Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dalam pemilihan presiden 2019 versi hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei.

Bila pada saat pengumuman hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Mei 2019 mendatang hasilnya juga sama, maka Jokowi masih akan memimpin Indonesia hingga tahun 2024. Lima tahun lagi.

Dengan begitu, kemungkinan besar arah kebijakan pemerintah secara umum tak akan berubah banyak. Infrastruktur tetap dikebut. Kartu-kartu sakti diharapkan masih bisa menjaga tingkat konsumsi masyarakat, bahkan meningkat.

Namun tampaknya ada satu hal yang harus dipikirkan ulang oleh Jokowi, yaitu tanaman pangan.

Seperti yang telah diketahui, pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap individu. Tanpa adanya ketersediaan bahan pangan yang cukup, akan sulit menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Masalahnya, rapor Jokowi di bidang tanaman pangan bisa dibilang merah.

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di sektor tanaman pangan yang terus mengalami perlambatan. Setahun pertama Jokowi menjabat, Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi sektor tanaman pangan masih bisa tumbuh 4,32%. Kala itu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan berada di angka 4,88%.

Akan tetapi kok ya makin ke sini makin buruk? Tak pernah sekalipun pertumbuhan PDB tanaman pangan mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%, PDB tanaman pangan hanya tumbuh 1,48%. Tidak sampai 2%.

Artinya, produksi tanaman pangan domestik sudah jelas dan gamblang mengalami perlambatan. Bahkan sangat signifikan. Bila tren tersebut berlanjut, bukan tidak mungkin pertumbuhan PDB tanaman pangan minus alias terkontraksi.

Maka tak heran apabila dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi, tak sekalipun Indonesia lolos dari yang namanya impor beras. Pada tahun 2018, bahkan jumlah impor beras mencapai 2,25 juta ton atau yang terbesar sejak 2011.

Setiap tahun pula alasan impor beras yang diungkapkan kepada publik adalah untuk 'mengendalikan harga beras'. Benar memang, kala pasokan ketat, harga beras bisa meningkat. Kebanggaan pemerintah dengan inflasi yang hanya 3%-an bisa terancam. Maklum, beras merupakan komoditas yang memiliki andil inflasi paling tinggi.

Selain itu andil harga beras terhadap tingkat kemiskinan juga tinggi. Alhasil kalau harga beras naik, bisa-bisa inflasi tak terkendali dan kemiskinan meningkat. Akan lebih banyak kritik kepada pemerintah.

Akan tetapi kalau impor sudah bertahun-tahun, maka ketahanan pangan Indonesia menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa iya sampai bahan pangan pun kita mau bergantung pada negara lain? Sudah tentu akibatnya akan fatal. Kondisi ekonomi Indonesia akan semakin rentan terhadap gejolak politik eksternal. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya.

Melihat hal ini, semestinya pemerintah sadar bahwa kinerja pertanian Indonesia ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki. Kalau memang ingin.

Sebagai catatan, tanaman pangan yang masuk dalam perhitungan Badan Pusat Statistik adalah: