Sri Mulyani Bicara Kesenjangan Gender yang Sering Terjadi

Tangerang Selatan, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan empat poin gender gap (kesenjangan gender) yang masih sering terjadi. Menurutnya, gender gap ini perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah dan masyarakat, jika ingin Indonesia menjadi negara maju.

Gender gap yang pertama ialah, economy empowerment. Ia menjelaskan, masih banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal, terutama dari perbankan.

Hal ini karena pinjaman modal dari perbankan membutuhkan jaminan, yang biasanya berupa sertifikat aset keuangan, dan kebanyakan para perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya sendiri. Aset keuangan yang dimiliki sebuah keluarga, biasanya menggunakan nama suami maupun nama anak laki-laki mereka.

"Perempuan tidak bisa mengakses modal. Ini karena banyak perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya, jadi tidak memiliki kolateral," jelasnya dalam Rakornas Pembangunan PP PA, dengan tema 'Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian Sebuah Bangsa', di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2019).

"Di Indonesia seharusnya hal ini tidak ada masalah, meski secara norma, misal ada aset atas namanya siapa? 'Oh, anak laki saja, bukan anak perempuan'. Inilah mengapa level playing field tidak terjadi."

Inilah mengapa, pemerintah menggencarkan pelaksanaan program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan sebagainya. Pasalnya, masyarakat yang memanfaatkan program tersebut kebanyakan para perempuan, untuk membantu, bahkan menjadi ujung tombak perekonomian keluarganya.

"Program pemerintah banyak, dari sisi UMKM ada KUR, BUMN ada Mekaar, Kemenkeu dengan program UMI, ini semua basis penggunanya para perempuan dengan skala kecil-menengah. [...] Ini diharapkan mampu memberi ruang bagi perempuan."

Kemudian gender gap yang kedua ialah, pendidikan. Sri Mulyani mengungkapkan, terkadang kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, tidak seluas laki-laki. Padahal, Raden Ajeng Kartini telah berjuang agar perempuan Indonesia bisa menikmati bangku pendidikan sama seperti laki-laki.

Ia menyebutkan, gender gap yang kedua ini, tak hanya menyangkut persoalan kesempatan bersekolah, tapi juga ketika memilih jurusan pendidikan. Banyak keluarga yang masih mengkotak-kotakkan jurusan pendidikan, sehingga memberi kesan ada jurusan yang hanya untuk anak laki-laki, dan ada yang dikhususkan bagi anak perempuan.

"Perempuan sering diberi kerangka yang lebih kecil, 'kamu boleh sekolah tapi ambil jurusan perempuan'. Inikan seolah-olah jurusan ada gender."

"Contohnya jurusan sciences, teknologi, dan matematika. Itu dianggap bidang laki-laki, dibilang ini macho, padahal tidak ada gendernya itu. Entah itu stigma, framing, cara berpikir, atau norma, jadi kalau perempuan masuk ke situ dianggap tomboy."

Lebih lanjut lagi ia menekankan, terkait gender gap kedua ini, baik pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama, sehingga para perempuan di Indonesia bisa menikmati jurusan pendidikan yang sama luasnya dengan laki-laki. Apalagi di Indonesia, populasi perempuan lebih dari 50%, dan saat ini telah memasuki era industri digital. Jika para perempuan Indonesia tidak diberi kesempatan yang sama, maka akan sangat sulit bagi Indonesia bersaing di era industri digital ini.

Sri Mulyani Bicara Kesenjangan Gender yang Sering Terjadi

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi Keynote Speech pada ABAC Women’s Luncheon dengan tema “Pushing Growth of Woman-LED Social Enterprise” (CNBC Indonesia/Lidya Julita S)

Gender gap ketiga, yang tidak kalah pentingnya ialah kesehatan. Ia mengungkapkan, di Indonesia angka kematian perempuan dalam persalinan dan kematian balita masih relatif tinggi. Dan untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah bekerja sama melalui program-program yang ada, seperti program kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya.

"Maka belanja bidang kesehatan harusnya bisa menciptakan lingkungan bagi ibu-ibu agar mampu melahirkan dengan selamat. Kita juga ada program khusus hadapi anak-anak di bawah lima tahun yang stunting atau kurang gizi."

"Ini tugas semua, tak hanya menteri kesehatan, tapi juga menteri PUPR dalam membangun sanitasi bersih, menteri pendidikan."

Terakhir, ialah gender gap dalam bidang politik. Ia berpesan agar seluruh perempuan di Indonesia 'melek' terhadap isu politik. Ia ingin agar perempuan Indonesia bisa terlibat dalam urusan politik, dan tidak sekadar sharing berita dari sosial media yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Kita sebagai perempuan harus mampu membaca, menganalisa, membuat pilihan berdasarkan fakta, hati boleh dipakai, tapi harus rasional juga."

"Di dalam politik, semua tentang kekuasaan. Misalnya menentukan siapa yang masuk dalam pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Meski ada selera, kita harus tentukan orang ini bisa menjadi yang terbaik tidak untuk masa depan bangsa."

(dru)

Let's block ads! (Why?)