Ada 150 Juta Pengguna Internet, OJK Dorong Peran Fintech

Solo, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perkembangan perusahaan financial technology (fintech) bisa berkontribusi dalam perekonomian nasional. Hal ini harus dilakukan mengingat tingkat inklusi keuangan nasional masih rendah sebesar 67,8% di tahun 2016.

"Perkembangan fintech adalah keniscayaan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka Seminar Nasional: Kolaborasi Milenial dan Fintech Menyongsong Revolusi Industri 4.0 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Sabtu (9/3/2019).

"Untuk itu OJK mengarahkannya agar bermanfaat untuk perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat luas,"
serta mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat," katanya.

Menurut hasil riset Bank Dunia, 20% kenaikan inklusi keuangan melalui adopsi layanan keuangan digital akan menyediakan tambahan 1,7 juta pekerjaan, bahkan lebih di negara berkembang.

Indonesia juga memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan fintech yaitu jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta.

OJK menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF).

Khusus untuk layanan peer to peer lending (P2P, pinjam meminjam online), OJK juga menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan standard (code of conduct) dan menyediakan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab.

Data OJK menunjukkan terjadi perkembangan fintech P2P lending(peer to peer, pinjam meminjam online) hingga Januari 2019.

Data tersebut mengungkapkan akumulasi pinjaman mencapai Rp25,9 triliun, outstanding pinjaman Rp 5,7 triliun, perusahaan terdaftar atau berizin 99 perusahaan, jumlah rekening lender(pemberi pinjaman) 267.496 dan jumlah rekening borrower(peminjam) 5.160.120.