Jurus Blended Finance Sri Mulyani Sudah Raup Rp 34 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih menggunakan skema pembiayaan blended finance atau pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun dari masyarakat untuk memobilisasi modal swasta, guna mencapai target pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan PBB.

Target pembangunan berkelanjutan itu termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dari United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs berisi 17 poin dan 169 target, yang intinya bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

SDGs disahkan pada 25 September 2015 di markas PBB, yang dihadiri 193 kepala negara, termasuk Indonesia. SDGs menjadi tugas seluruh negara di dunia. SDGs mulai berlaku sejak tahun 2016, dan selesai pada 2030.

"Pada dasarnya, SDGs merupakan seruan untuk melakukan tindakan nyata kepada semua negara dalam kemitraan global. Kita semua menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan, harus berjalan beriringan dengan strategi peningkatan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Jumat (12/4/2019).

Jurus Blended Finance ala Sri Mulyani Raup US$ 2,46 Miliar

Foto: Instagram @smindrawati

Sri Mulyani mengungkapkan SDGs selalu ada dalam setiap program pembangunan pemerintah. Guna mencapai SDGs, Menkeu menekankan pentingnya kemitraan global karena SDGs membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Inilah mengapa dalam urusan pembiayaan, Sri Mulyani memilih bekerja sama dengan sektor swasta, agar tidak membebani APBN. Skema ini kemudian dikenal dengan sebutan blended finance.

"Kemitraan global sangatlah penting, pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkannya dalam aksi nyata. Global partnership menjadi kunci dalam implementasi SDGs."

"Untuk memenuhi kebutuhan SDGs, kami tidak hanya menggunakan APBN, namun juga sektor swasta termasuk dana filantropi. Oleh karena itu, Indonesia meluncurkan skema blended finance."

Skema ini dijalankan oleh BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.Melalui skema ini, pemerintah menawarkan konsep kemitraan dengan berbagai bentuk, misalnya penanaman modal ekuitas, memberi pinjaman bantuan dan asistensi atau capacity building.

"Skema ini dijalankan PT SMI, untuk mewujudkan SDGs Indonesia One. Ini adalah sebuah platform yang terdiri dari dana publik, yang dikombinasikan dengan modal dari BUMN, modal equity fund, dan filantropi."

"Dengan blended finance ini, kami memberikan konsep kemitraan dengan berbagai bentuk. Mereka bisa menanamkan modal dengan ekuitas, memberikan pinjaman bantuan maupun asistensi atau capacity building. Ini merupakan platform terbuka yang disesuaikan dengan risk appetite dan modalitas dari mitra potensial."

Menurut Sri Mulyani, sejak dibentuk dalam pertemuan tahunan IMF-WBG di Bali pada 2018 lalu, SDGs Indonesia One telah berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 2,46 miliar atau setara dengan Rp 34,44 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$)

Dana ini dikumpulkan dari lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta filantropis lokal dan internasional.

Bahkan, Sri Mulyani memperkirakan angka dana tersebut akan terus bertambah.

"Ini merupakan bentuk konkret bagaimana mewujudkan kemitraan SDGs menjadi nyata," katanya. (tas)

Let's block ads! (Why?)