Dibatalkan Sri Mulyani, e-Commerce Tunduk ke Pajak UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tahun 2018, tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yang harusnya berlaku 1 April 2019.

Sri Mulyani menambahkan, PMK 210 tentang pajak e-commerce telah ditanggapi keliru oleh masyarakat akan adanya pajak baru, padahal aturan ini hanya untuk memperoleh informasi melalui pelakunya.

Karena aturan ini menimbulkan kekisruhan, maka Kemenkeu menarik aturan ini dan tidak berlaku lagi. Aturan kembali ke aturan lama, yakni penghasilan sampai Rp 4,8 miliar dikenakan pajak 0,5%.

"Pelaku ekonomi yang e-commerce ingin treatment antara mereka dan media sosial (medsos) sama. Konvensional ingin supaya perlakukan pajak mereka sama dengan e-commerce. Jadi kita tarik saja [PMK 210], tidak berlaku lagi. Kita fokus tata perpajakan adil," Kata Sri Mulyani di Kantor Pajak Tebet, Jumat (29/3/2019).

Berikut pokok-pokok pengaturan dalam PMK-210/2018 yang ditarik Sri Mulyani:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace
a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyediaplatform marketplace;
b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta
d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia platform marketplace
a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform market place sendiri, serta
d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia platform marketplace yang dikenai di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

3. Bagi e-commerce di luar platform marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdangangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. (roy/gus)

Let's block ads! (Why?)