Hal tersebut dilakukan dalam sebuah forum yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandajitan, serta Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Rabu (20/3/2019).
"Indonesia pun akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit dalam kerangka organisasi CPOPC dan ASEAN. Tidak hanya untuk mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit, tetapi juga untuk mendorong posisi bersama melawan aksi diskriminatif Komisi Eropa," demikian disampaikan Darmin dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2019).
Pemerintah juga akan terus bekerja sama untuk menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED II yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit dari minyak nabati lainnya.
Dengan demikian, kemitraan dan persahabatan Indonesia-UE dapat terjaga. Ini penting mengingat saat ini kedua pihak sedang berusaha memperluas dan meningkatkan hubungan melalui kerja sama Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement).
 Foto: Foto : Rivi Satrianegara/CNBC Indonesia |
Darmin menggarisbawahi hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal itu terefleksi dalam perdagangan dan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, dia sebut, telah menyatakan keprihatinan atas hubungan dagang dan investasi dengan UE jika kebijakan tersebut berlanjut.
Saat ini, kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa ditunda. Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara anggota UE yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa tersebut.
"Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA," lanjut Darmin.
Dalam kesempatan sama, Luhut menegaskan pula dampak positif dari kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan.
Luhut mengingatkan ada hampir sekitar 20 juta orang anggota masyarakat Indonesia, terutama petani kecil. Bila mereka terdampak atas kebijakan UE, Luhut menegaskan Indonesia tentu akan bereaksi.
"Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional," kata mantan kepala staf kepresidenan tersebut.
Simak video terkait CPO di bawah ini.
(miq/miq)
https://ift.tt/2HtJHdb
March 21, 2019 at 12:37AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Diskriminasi CPO, RI Gandeng Pengusaha Uni Eropa"
Post a Comment