Drama Pengusaha Tambang vs DPR, Rapat Sejam Lalu Ditunda

Jakarta, CNBC Indonesia- Lagi dan lagi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir kembali berulah. Setelah meminta ratusan pengusaha tambang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, Selasa (12/3/2019), baru satu jam berlangsung, dirinya menunda lagi RDP tersebut.

Bertindak sebagai pimpinan rapat, lagi-lagi Nasir meminta data yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan dalam waktu singkat. Kali ini, ia meminta laporan data untuk penimbunan tanah setelah tambang digali, berapa banyak yang sudah ditimbun lagi, dan sebagainya.

Drama Pengusaha Tambang vs DPR, Rapat Sejam Lalu Ditunda

Foto: Ratusan pengusaha tambang memadati ruang rapat Komisi VII DPR RI (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty)

"Terus ada yang buat reservoar air itu untuk apa di situ? Buat pariwisata, atau mandi hantu-hantu di sana? Tidak jelas, datanya tidak ada," kata Nasir dalam RDP di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/3/2019).

Lalu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menjawab, "Ya, untuk reservoar air, pak. Ini kan berdasarkan dokumen AMDAL."

"Ya, itu untuk apa Pak Dirjen? Buat apa ada reservoar air di tengah hutan? Untuk mandi hantu?" kata Nasir.

Perdebatan terkait hal tersebut terus berlangsung, hingga akhirnya Nasir memutuskan untuk menunda kembali rapat, sekitar pukul 17.00, padahal rapat baru dimulai pukul 15.45.

"Kami putuskan untuk tunda rapat ini, bapak dirjen bisa siapkan data-data yang dibutuhkan, dan kami juga minta seluruh dirut untuk hadir, kalau dirut tidak bs hadir ya bapak cabut saja izin usahanya, berarti tidak hargai lembaga ini," tutur Nasir.

"Selain itu, kalau pak dirjen tidak bisa sediakan data yang dibutuhkan, ke depannya kalau rapat dengan menteri, pak dirjen kami tolak hadir," tambahnya.

Bambang pun menanggapi, "Baik pimpinan rapat, saya kira kami mendengar semua apa yang jadi permintaan. Kami akan lengkapi data-data yang dibutuhkan."

Sebelumnya, ratusan pengusaha tambang tiba-tiba mengerubungi ruang rapat komisi VII Gedung DPR. Mereka tidak datang untuk demo atau apapun, tapi justru menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi yang mengawasi sektor energi dan sumber daya alam tersebut. Tapi biasanya tak pernah sepadat ini, mengapa sampai ratusan yang datang?

Ini bermula dari aksi Pimpinan Rapat Komisi VII Muhammad Nasir yang menskors RDP yang semestinya dilaksanakan Senin (11/3/2019), dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot, karena dianggap tidak membawa data terkait masalah pasca tambang atas seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Pasalnya, data yang diminta oleh Nasir bukanlah data yang akan dibahas dalam agenda rapat hari itu.

"Agenda rapat, kalau bisa ditulis yang jelas, jangan ada 'lain-lain' karena kami susah membatin apa yang harus disiapkan bahannya," ujar Bambang.

"Ya sebagai dirjen, bapak harusnya mengerti bahannya apa saja," tandas Nasir. (gus)

Let's block ads! (Why?)