Kartu Pra Kerja, Ketika yang 'Nganggur' Dimanja Negara

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan untuk menyelesaikan tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan) dengan tawaran solusi struktural dan solusi pasar.

Strategi ini merupakan jawaban atas pertanyaan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang mempertanyakan tingginya tingkat pengangguran dari lulusan SMK. Saat ini sebesar 61% pengangguran berasal dari lulusan SMK.

Ma'ruf Amin mengatakan penyelesaian masalah struktural akan dilakukan melalui reformasi dari tingkat bawah sampai universitas, terutama di tingkat SMK.

"Kita akan revitalisasi SMK, politeknik dan akademi dan kita akan sesuaikan dengan tuntutan pasar dengan melibatkan dunia usaha dan industri," jelas Mar'uf Amin dalam Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Ma-ruf Amin menambahkan, pemerintah akan mendorong munculnya universitas siber di Indonesia agar bisa menghasilkan sarjana yang bagus secara kualitatif dan memiliki kesempatan untuk membuka lapangan kerja.

"Solusi market melalui balai tenaga kerja, melalui BUMN dan kursus. Kami akan mengeluarkan kartu pra kerja supaya memperoleh semangat dan memberi insentif honor antara 6 bulan hingga 1 tahun," jelas Ma'ruf Amin.

Secara umum, di negara maju, definisi bantuan bagi pengangguran dimulai dari arti kata manfaat pengangguran (unemployment benefit) dan juga juga biasa disebut asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang dibayarkan oleh sistem asuransi pemerintah, bukan dari pajak.

Dana yang diberikan juga sangat tergantung dari yang diperjanjikan, bisa sedikit, mencakup kebutuhan dasar, atau bahkan dapat mengompensasi waktu yang hilang dari ketika dia digaji.

Bantuan sosial tersebut diberikan kepada orang yang pernah bekerja dan tidak lagi bekerja karena terkena penghentian hubungan kerja (PHK), dan bukan karena pemecatan secara tidak hormat.

Jadi, tidak seluruh penduduk yang mendapatkan bantuan tersebut, melainkan orang yang pernah bekerja dan masih berumur produktif atau masih berada pada usia kerja.

Di AS, selain asuransi pengangguran, Negeri Paman Sam turut memiliki fasilitas bantuan sosial federal lain untuk mengusung konsep negara sejahtera (welfare state) yang mereka banggakan.

Beberapa di antaranya adalah Bantuan Sementara untuk Keluarga yang Membutuhkan (TANF), Suplemental Security Income (SSI) untuk penduduk jompo dan catat, dan Program Bantuan Nutrisi Suplemental (SNAP) berbentuk subsidi pembelian makanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjelasan Moeldoko

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Moeldoko menjelaskan janji kartu Pra-Kerja yang akan diberikan kepada lulusan SMK. Selain mendapat gaji, lulusan SMK yang mendapat kartu tersebut memiliki kriteria soal jangka waktu penerimaan gajinya.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi, sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya (terima gaji)," ujar Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/3/2019) seperti ditulis detik.com.

Moeldoko memastikan penerima kartu Pra-Kerja memiliki jangka waktu untuk digaji negara. Jangka waktu tersebut dari penerima kartu mendapat pelatihan dari pemerintah hingga nantinya diterima kerja.

"Iya dong (ada jangka waktunya terima gaji), jadi setelah ada pelatihan terus mendapatkan pekerjaan. Sambil menunggu itulah, bukan jaminan seterusnya, karena negara juga memikirkan nasib (warganya)," katanya.

Namun Moeldoko tidak menjelaskan maksimal masa periode penerima kartu menerima gaji dari negara.

"Kalau dua bulan sudah mendapatkan pekerjaan ya dicabut dong," tuturnya.

Moeldoko juga memastikan penerima kartu Pra-Kerja memiliki kriteria khusus sebagai syarat diberikan kartu Pra-Kerja. Nantinya ada tim penilai yang menyeleksi warga lulusan SMK yang akan menerima kartu.

"Ya pastilah (ada kriterianya), nantikan ada tim penilainya," imbuhnya.

Moeldoko pun tidak memungkiri dana untuk menggaji lulusan SMK penerima kartu Pra-Kerja akan membebani APBN. Pemerintah pun hendak melihat terlebih dahulu porsi persiapan dan porsi kelengkapan sarana dan prasarana untuk program tersebut.

"Ya pastilah (membebani APBN), ada appraisal-nya," imbuhnya.

"Kalau besarannya kan orientasi pembangunan SDM, jadi anggarannya besar, nanti dilihat porsi persiapannya, porsi kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi. Porsi siapanya manusianya akan disiapkan, berikutnya proyeksi pekerjaan ke depannya seperti apa, sehingga orang-orang ini diharapkan begitu dapat pelatihan tidak terlalu lama. Nah di dalam waktu itulah ada kartu Pra-Kerja. Di situlah sebagai insentif. Itulah kira-kira gambarannya," lanjutnya.

Simak Video : Begini Nih Program Kartu Pra-Kerja a La Joko Widodo
[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)