RI Siap Gugat Aturan Sawit, Ini Komentar Dubes Uni Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengancam bakal menggugat aturan teknis (delegated regulations) Renewable Energy Directives II (RED II) Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) apabila aturan itu diterapkan di Parlemen Eropa dalam waktu dekat.

Indonesia dan negara produsen sawit lainnya meyakini aturan ini berusaha mendiskriminasi komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati (biofuel) yang digunakan di Uni Eropa.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend mengaku pihaknya tidak keberatan apabila Indonesia memilih menempuh langkah hukum di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO.

"Saya pikir kalau ada ketidaksepahaman dalam isu perdagangan, hal itu paling tepat dibawa melalui forum WTO. Itu cara yang benar. Saya percaya setiap sengketa dagang memang harus diselesaikan melalui WTO," kata Guérend di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu (20/3/2019).

Dia menolak anggapan Indonesia bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi dan proteksionisme terhadap komoditas sawit.

Menurutnya, kepentingan Indonesia dan Uni Eropa sama, yakni memperjuangkan adanya sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Apa yang pasar kami inginkan adalah sumber CPO yang tersertifikasi dalam hal keberlanjutan. Kami mendukung upaya Indonesia melalui moratorium, replanting dan sertifikasi ISPO," imbuhnya.

Guerénd menambahkan, selama ini lebih dari 65% ekspor sawit Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa dengan bebas bea masuk alias 0%, sementara sisanya dikenakan tarif berkisar antara 5-10%.

"Jika anda bandingkan dengan India, India mengenakan bea masuk lebih dari 40% bagi produk sawit RI. Jadi sudah jelas kami punya pasar yang besar dan terbuka," pungkasnya.

(dru)

Let's block ads! (Why?)