Ini Lho Besaran Nilai Ekspor Pariwisata RI, Masih Diabaikan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior Faisal Basri kembali menyoroti masalah perekonomian Indonesia pada gelaran seminar ekonomi bertajuk CNBC Indonesia Outlook 2019 yang dilangsungkan pada Kamis ini, (28/2/2019).

Mantan Rektor Perbanas Business School itu melihat penerimaan negara dari sektor jasa bisa dimanfaatkan karena memiliki potensi yang besar. "Tapi sektor jasa ini harusnya kita mainkan, di turisme, tenaga kerja, perfilman. Kita main di sini-sini [sektor-sektor ini] saja deh," kata dosen Universitas Indonesia ini.

Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat berdiskusi dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pasalnya, kata Faisal, sektor jasa-jasa bisa menjadi kekuatan ekonomi yang dapat menambal buruknya kinerja perdagangan barang. Apalagi defisit neraca perdagangan pada 2018 yang menyentuh US$ 8,54 miliar merupakan yang level terparah sepanjang sejarah Indonesia.

Selain itu, porsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus terpangkas juga menjadi indikasi kurangnya daya saing barang-barang produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Bank Indonesia, sektor jasa yang menyumbang uang masuk terbesar bagi Indonesia adalah jasa perjalanan. Lini jasa ini mencakup seluruh barang dan jasa yang diperoleh wisatawan untuk konsumsi pribadi di negara yang dikunjungi, termasuk penginapan, makanan dan minuman, hiburan, transportasi, hadiah, serta cinderamata.

Pada 2018, uang yang masuk ke Indonesia dari jasa perjalanan mencapai US$ 14,11 miliar, sedangkan total pendapatan seluruh sektor jasa pada periode tersebut sebesar US$ 27,93 miliar. Artinya, jasa perjalanan menyumbang lebih dari separuh (50,5%) pendapatan sektor jasa.

Maka hal ini cukup beralasan apabila banyak yang berpendapat Indonesia harus mengedepankan industri yang terkait dengan pariwisata. Porsinya memang sangat besar.

Sayangnya, pertumbuhan pendapatan jasa perjalanan pada 2018 yang sebesar 7,4% ternyata turun dari 2017 yang bisa mencapai 17,3%. Selain itu, rata-rata pertumbuhan jasa perjalanan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2018) memang hanya naik 8%, lebih rendah dibanding periode 2011-2014 yang sebesar 10%.

Maka dari itu, perlu pembenahan yang lebih mendasar pada industri pariwisata. Seperti pembenahan infrastruktur, kemudahan akses, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha terkait. Efisiensi terkait biaya transportasi juga menjadi komponen penting yang dapat mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan asing

Bila tidak, maka potensi pendapatan yang akan terealisasi tidak akan bisa maksimal. Alhasil potensi defisit neraca pembayaran akan terus menghantui.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(taa/tas)

Let's block ads! (Why?)