Darmin awalnya bercerita soal Online Single Submission atau OSS. OSS merupakan salah satu bentuk teknologi yang memberi kemudahan perizinan bagi investor yang baru akan membuka usaha atau berinvestasi.
Pasalnya, investor kini tidak perlu berulang kali menemui berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, kemudian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, hanya untuk meminta izin usaha. Melalui OSS, izin usaha dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja, karena OSS sudah terintegrasi dengan seluruh k/l, pempus, pemprov dan pemda.
"Kalau sudah mengurus izin melalui OSS, perusahaan atau perorangan akan memperoleh nomor induk berusaha sebagai ID tunggal. Kalau ID tunggal sudah dapat kita [pemerintah] sudah bilang; terbangkan segala macam. Jadi jangan lagi si investor diminta keterangan tempat usaha, tidam perlu lagi," jelasnya, Selasa (12/3/2019).
 Foto: Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam acara acara Rakornas Investasi 2019 (CNBC Indonesia/Iswari Anggit) |
"ID tunggalnya ke mana pun dia pergi ini harus dibawa, dia tidak bisa merubah apapun karena sudah tertuang dalam 1 nomor induk berusaha. Nomor induk usaha akan muncul dalam qr code, kelihatannya gambar abstrak tapi kalau dipindai dgn smartphone, keluar nomornya."
Namun menurut Darmin, hingga saat ini masih ada satu hal lagi yang sedang diusahakan pemerintah agar sama praktisnya dengan perizinan usaha, yakni Ease of Doing Business atau EoDB. EoDB merupakan perizinan bagi investor yang ingin melakukan pengembangan atau ekspansi usahanya, memindahkan usahanya, maupun menutup usahanya.
Darmin menjelaskan, EoDB jauh lebih rumit ketimbang OSS, karena EoDB berisi lebih dari 100 prosedur perizinan yang harus ditempuh investor sedangkan OSS hanya berisi 15-20 prosedur perizinan. Oleh karena itu, dalam paparannya kemarin, Darmin seakan mengajak k/l terkait, pemprov, pempus, dan pemda untuk bersama-sama memikirkan solusi agar EoDB bisa disimplifikasi dengan membuatnya berbasis online juga.
Namun sayang, Darmin menyebutkan ada pemerintah daerah yang bukannya berupaya membuat EoDB berbasis online, tapi justru membuat sistem yang serupa dengan OSS. Ini menjadikan proses perizinan investasi tumpang tindih. Apalagi jika sistem yang dibuat hanya mencakup beberapa prosedur perizinan dan tidak lengkap.
"Saya tidak lihat Pak Anies [Gubernur DKI] di sini, yang DKI malah bikin repot dibikin OSS tapi cuma 5 atau 4 perizinan, bukan sekalian 15 atau 20. Itu tanggung."
"Kalau mau dibikin, bikin EoDB, itu lain, lebih detail rinci, banyak. Sekarang Bank Dunia lagi di sini, di Indonesia, mulai 1 Maret, nanti selesai akhir April. Mereka sedang mengecek kita ada perbaikannya enggak di EoDB, bukan OSS, cuma kalo EoDB itu, itu surveinya di Jakarta dan Surabaya, bukan di daerah lain, makanya daerah lain itu tidak terlalu perhatian."
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sistem perizinan online serupa OSS bernama Jakevo. Menurut Anies beberapa waktu lalu, Jakevo nantinya akan dihubungkan dengan OSS. Akan tetapi, menurut Darmin hal ini dapat membebani investor karena proses perizinan tidak ringkas.
"Kita mau lihat dulu jadi lama atau enggak," tandasnya.
(dru)
https://ift.tt/2VXzokO
March 13, 2019 at 06:40PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Simak, Kronologi Menko Darmin yang Sindir Gubernur DKI Anies"
Post a Comment