Tarif MRT Jakarta Belum Jelas, Jokowi Sebut DKI akan Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri Kabinet Kerja menjajal kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang sedang dalam masa uji coba publik, Selasa (19/3/2019) siang.

Kepala Negara beserta rombongan berangkat dari Stasiun Bunderan HI pada pukul 12.03 WIB menuju Stasiun Lebak Bulus dan kemudian kembali ke Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 13.30 WIB.

MRT Jakarta rencananya akan akan diresmikan pada Minggu, 24 Maret mendatang, sekaligus menjadi groundbreaking pembangunan fase II selatan-utara yang akan melanjutkan rute yang ada saat ini dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Kota sepanjang 8 km. Pembangunan MRT Jakarta fase II sendiri akan memakan waktu tiga tahun ke depan.

Terkait besaran tarif dan subsidi, Jokowi mengatakan hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta. Dia pun meyakini Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran cukup besar untuk memberikan subsidi.

"Kalau bisa diputuskan sebelum diresmikan. Untuk subsidi PSO [public service obligation] nanti juga DKI. Pemprov DKI memiliki fiskal yang cukup, yang gede. Ya nggak Pak Gubernur?," ujar Presiden sambil melirik ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di dalam kereta, Selasa (19/3/2019).

Foto: Presiden RI Joko Widodo tinjau uji coba MRT Jakarta dengan para Menteri Kabinet Kerja. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Saat dikonfirmasi, Anies memberikan penjelasan terkait hal itu. Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta masih melakukan finalisasi tarif akhir MRT Jakarta yang disepakati berbasis jarak kilometer, bukan satu tarif sama rata (flat rate). Adapun penghitungannya rata-rata sebesar Rp 1.000/km.

"Jadi misalnya tarif dari stasiun Blok M ke Setiabudi akan berbeda dengan tarif dari Blok M ke Bunderan Hotel Indonesia. Ada harga per jarak. Jadi tidak satu tarif," kata Anies menjelaskan.

Pemprov DKI Jakarta, menurut Anies, juga akan membentuk suatu holding badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengonsolidasikan seluruh proyek pembangunan transportasi publik di Jabodetabek beserta pengoperasiannya di masa depan.

"Supaya area operasionalnya tidak terbatas wilayah provinsi DKI Jakarta. Kalau dengan BUMD kan dia bisa beroperasi di Depok hingga Bogor," ujar mantan menteri pendidikan tersebut.

Simak video terkait MRT Jakarta di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Let's block ads! (Why?)