Jokowi Diminta Buka-bukaan Soal Freeport di Debat II Pilpres

Jakarta, CNBC Indonesia - Debat Pilpres Putaran 2 akan diselanggarakan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu 17 Februari 2019 yang mengambil tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Salah satu masalah di bidang energi ialah divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database Indonesia, menilai Joko Widodo, sebagai capres nomor urut 01 dan petahana harus bisa menjelaskan kepada publik soal pengambilalihan 51% saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumina (Inalum).

Penjelasan kepada publik saat debat menurut Ferdi penting agar tidak ada informasi yang keliru di publik, berkaitan dengan alasan mengapa divestasi dilakukan tidak menunggu 2021 saat kontrak dengan Freeport berakhir, dan mengapa divestasi itu harus melalui Rio Tinto.

"Jokowi harus bisa menjelaskan ke publik, Kalau kita para pemerhati [pengamat] sudah bisa menganalisa kenapa harus ambil sekarang, tidak menunggu 2021. Tapi publik ingin tahu, bagaimana sebetulnya. Lalu kenapa harus lewat Rio Tinto, persoalan ini harus bisa dijelaskan Jokowi, kalau tidak ini bakal ditanyakan kubu Prabowo," katanya dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (17/2/2019).

Pemerintah menyelesaikan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%. Salah satunya dengan mengakuisisi hak partisipasi atau participating interest (PI) Rio Tinto di proyek Freeport. Selama ini Rio Tinto telah bekerja sama dengan Freeport McMoRan untuk proyek Grasberg, sehingga Indonesia harus mengakuisisi hak partisipasi sebesar 40% milik Rio Tinto, selain juga saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama.

Pengambilalihan saham Freeport tidak menunggu 2021, menurut Ferdi karena mulai tahun 2021, Freeport akan menikmati produksi dari tambang underground yang dalam perkiraan mencapai 160.000-200.000 ton konsentrat tembaga.

Jika harga metal di pasar global naik, tentu itu akan menguntungkan Freeport dan Inalum sebagai pemegang saham. "Boleh jadi, Indonesia akan mendapat keuntungan besar, karena pendapatan Freeport dari tambang Grasberg ke depan bisa berada di atas US$ 3 miliar per tahun. Dengan begitu, 51 persen dari pendapatan itu akan kita peroleh sebagai dividen."

Pemerintah Indonesia resmi mengontrol mayoritas 51,23% saham Freeport Indonesia setelah tuntasnya pembayaran divestasi senilai US$ 3,85 miliar oleh holding BUMN tambang, Inalum. Dari total saham sebesar 51,23%, Inalum memegang 41,23%, dan 10% sisanya dikontrol Pemerintah Daerah Papua. (tas)

Let's block ads! (Why?)